JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden terpilih Joko Widodo meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri harta kekayaan para calon menteri dalam kabinetnya. Hal itu dilakukan Jokowi untuk memastikan para calon pembantunya tersebut mempunyai harta kekayaan yang wajar

Baik PPATK dan KPK telah bertemu Jokowi untuk memberikan hasil dari penelusuran yang dilakukan pihak masing-masing. Hal itu dikatakan Deputi Tim Transisi Andi Wijayanto. Menurutnya kedua lembaga tersebut telah memberikan hasil audit para calon menteri kepada Jokowi-JK.

Namun, Andi enggan menyebutkan hasil dan lokasi pertemuan itu. "Ketemu dengan pimpinan KPK di suatu tempat. Kami tidak ikut, hanya Pak Jokowi dan KPK," kata Andi kepada wartawan, di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Minggu (20/10) malam.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi juga membenarkan hal tersebut. Menurut Johan, Jokowi menyambangi Kantor KPK semalam sekitar pukul 20.30 WIB. Pertemuan itu pun tidak berlangsung lama, hanya sekitar 45 menit dan berakhri pada 21.15 WIB. Jokowi ditemui oleh para pimpinan seperti Ketua KPK Abraham Samad, serta dua wakilnya Adnan Pandu Praja, dan juga Zulkarnain.

Ketika ditanya apa hasil dari pertemuan tersebut, Johan mengaku tidak mengetahuinya. "Kalau hasilnya aku enggak tahu. Kalau agendanya saya tahu," kata Johan kepada wartawan saat dihubungi Minggu, (20/10) malam.

Menurut Johan, agenda dalam pertemuan tersebut yaitu membahas nama-nama calon Menteri yang disampaikan Jokowi kepada KPK melalui Ketua Tim Transisi Rini Soemarno serta Deputi Hasto Kristyanto. Selain itu, dalam pertemuan ini juga membahas delapan agenda antikorupsi yang dulu pernah disampaikan KPK ketika Jokowi masih menjadi calon Presiden.

Sementara itu, Ketua PPATK Muhammad Yusuf di tempat terpisah, memang berharap akan menyerahkan hasil kajian itu langsung kepada Jokowi, bukan melalui Tim Transisi. Karena menurutnya, apa yang disampaikannya tersebut terkait harta para calon menteri itu bersifat rahasia.

"Ke pak presiden langsung karena ini sifatnya rahasia. Jadi harus diserahkan langsung. Mungkin harus ada penjelasan langsung karena tak semua orang bisa mengerti laporan ini. Jadi diharapkan bisa walaupun sebentar," kata Yusuf kepada wartawan, Minggu (20/10)

Sama seperti yang lain, Yusuf juga enggan membeberkan hasil dari penelusuran PPATK. Namun ia mau menjelaskan mengenai teknis yang dilakukan dalam menelusuri harta kekayaan para calon menteri tersebut.

Menurut Yusuf, pihaknya melakukan kajian seluruh transaksi tunai, non tunai, dan rekening para calon menteri. Tidak hanya itu, PPATK juga menelusuri rekening keluarga dari calon menteri itu. Seperti rekening istri, dan juga anak-anaknya. Hal itu menurut Yusuf, untuk memastikan kabinet mendatang dipegang oleh orang-orang yang bersih dari korupsi.

Yusuf sendiri berharap, Jokowi bisa menyetujui apa yang direkomendasi PPATK terkait penelusuran hasil harta kekayaan. Selain itu, ia juga berharap Jokowi nantinya bisa membuat undang-undang untuk membatasi transaksi tunai para peyelenggara negara. Dan juga, ia meminta pengangkatan pejabat eselon satu dan dua harus direkomendasi PPATK.

Ketika ditanya bagaimana reaksi PPATK jika Jokowi tidak melaksanakan rekomendasinya, Yusuf enggan berspekulasi. "Jangan berandai-andai. Tentu kita tidak mau ada fitnah. Kita tidak mau ada niat busuk yang ditunggangi," kata Yusuf.

Yusuf percaya Jokowi dan Jusuf Kalla akan memilih calon menteri yang bebas dari indikasi korupsi. Karena hal itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat dan dapat membantunya menjalankan tugas nanti.

BACA JUGA:
Tags