Menebak Suara NU di Putaran Dua Pilkada Jakarta

Senin, 20 Maret 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Massa Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melakukan aksi damai terkait Pilkada DKI Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (12/3). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam Pilkada serta mendesak KPU dan Bawaslu untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). (ANTARA)

PERGESERAN OTORITAS — Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirodjudin Abbas menilai, fenomena politisasi agama bisa berlangsung tanpa tedeng aling-aling lantaran saat ini tidak ada otoritas tertentu yang bisa menjadi panutan bersama segenap umat Islam. Menurutnya, saat ini, doktrin agama sudah demikian cair sehingga bisa disampaikan oleh siapa pun. Termasuk oleh berita hoax sekalipun.

'Itu yang membuat masyarakat bingung. Semua orang punya hak untuk bicara persoalan keagamaan, sementara tokoh-tokoh yang sebelumnya punya otoritas dan ucapannya didengar, suaranya menghilang. Suara mereka hanya bagian kecil dari kebisingan yang beredar di masyarakat. Itulah yang membuat masyarakat sulit mencari pegangan manakala menghadapi isu-isu politisasi agama seperti sekarang ini,' kata Sirodj kepada gresnews.com, Minggu (18/3).

Lantaran itulah Sirodj menganggap wajar pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beberapa waktu lalu soal perlunya semacam sertifikasi bagi para mubaligh atau khotib. Dengan kebijakan seperti itu, Sirodj menilai ada upaya yang dilakukan Lukman agar para mubaligh atau khatib yang kerap bertemu langsung dengan publik bisa dipertanggungjawabkan kapabilitas serta integreritasnya.

'Dalam arti, sebelum menjadi penceramah, para mubaligh itu harus diperiksa kadar keilmuannya agar jangan sampai pihak-pihak yang sumber bacaannya tidak jelas, berani memberi pendapat soal agama. Makanya saya kira ide menteri agama itu bagus,' katanya.

Senada dengan Rumadi, Sirodj juga tidak menafikan bahwa proses politisasi agama di Indonesia adalah suatu hal yang bersifat kontinyu dan berkesinambungan. Sirodj pun menyebut peristiwa Piagam Jakarta bisa dijadikan 'tugu nol kilometer' untuk memulai pembicaraan mengenai hal itu. 'Umat Islam mengusulkan Piagam Jakarta sebagai upaya melibatkan diri untuk menentukan sistem tata-negara bangsa ini,' kata Sirodj.

Bahwa kemudian 7 kalimat dalam Piagam Jakarta itu dihilangkan—-dan dengan demikian dianggap sebagai hal yang mengecewakan bagi sebagian kalangan umat Islam—-perjuangan untuk turut menentukan cara-cara bernegara terus dilangsungkan dengan cara yang elegan oleh umat Islam, setidaknya hingga tahun 50-an.

'Saat itu, politisasi agama berlangsung lewat partai politik resmi yang ditunjukkan Masyumi dan NU. Mereka menyuarakan sikap politik umat Islam di parlemen,' terang Sirodj.

Barulah pada tahun 70-an, sikap perjuangan resmi itu agak mulai kendur setelah Soeharto melebur partai-partai Islam menjadi satu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sirodj menilai, hal demikian dilakukan Soeharto agar parta-partai Islam sulit bergerak menyuarakan aspirasinya. Mereka dikontrol dan dikerdilkan, sehingga untuk bertarung di parlemen mereka kesulitan.

'Bagaimanapun, untuk mengubah ideologi negara harus ada persetujuan MPR. Dan itu sulit dilakukan oleh PPP. Bahkan pada 1983, NU memutuskan untuk keluar dari politik praktis dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal,' katanya.

Sirodj juga menyebut bahwa pada tahun 2004 upaya memperjuangkan aspirasi umat Islam sudah dirintis kembali oleh Yusril Ihza Mahendra lewat Partai Bulan Bintang. Sayangnya, sambung Sirodj, partai muda tersebut malah kehilangan dukungan. Lantaran itulah praktik-praktik menegakkan hukum Islam yang berlangsung belakangan, dilakukan pihak-pihak non-partai, contohnya dilakukan oleh organisasi non-formal seperti FPI atau Hizbu Tahrir Indonesia (HTI).

'Mereka kerap bicara soal khilafah dan syariah. Dengan kata lain, mereka akan berupaya menghidupkan kembali spirit Piagam Jakarta,' kata Sirodj.

Terlepas dari persoalan Piagam Jakarta—dan secara umum persoalan penegakkan hukum Islam di Indonesia—Sirodj menilai ketiadaan dua hal tersebut justru membuat proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini berjalan lebih maju dibanding proses demokrasi yang terjadi di negara lain. Alasan Sirodj, demokrasi di Indonesia berhasil membuat kompromi antara unsur agama sebagai rujukan moral dan jaminan normatif di satu sisi, dengan kebebasan individu di sisi lainnya.

'Kebebasan individu dan agama keduanya dijamin di dalam konstitusi. Dan saya kira itu kompromi yang baik sebelum naskah Piagam Jakarta dimasukkan sebagai mukadimah di dalam UUD 1945,' katanya.

Hanya, senada dengan Rumadi, Sirodj tidak menampik bahwa demokrasi yang ada saat ini—dengan kecenderungan politisasi agama yang sudah sedemikian kebablasan—harus segera direm. 'Penting dimunculkan argumen alternati agar masyarakat tidak didominasi dengan paham kegamaan tertentu,' katanya.

Disinggung soal kecenderungan suara Nahdiyin, Sirodj menerangkan bahwa pada dasarnya warga Nahdiyin punya tradisi yang terbuka dan inklusif. Mereka cenderung lentur dalam menentukan pilihan di Pilkada DKI 2017, hingga kemungkinan suaranya sulit diprediksi.

'Mereka (Nahdiyin—red) bisa ke mana-mana. Tapi jika NU bisa memberikan garansi atau pandangan agama alternatif bahwa pilihan masyarakat (baik kepada Ahok maupun Anies—red) itu bebas dan sama-sama benar secara keagamaan, saya kira akan ada kesempatan lebar terjadinya migrasi pemilih,' ujar Sirodj.

Bagaimanapun, kata dia, pemilih yang ketakutan dicap sebagai golongan munafik, tentu berpihak ke Anies. Tapi jika mereka tidak takut dengan label tersebut dan merasa lebih bebas serta lebih leluasa menentukan pilihan, bisa saja mereka malah memberi dukungan ke Ahok. 'Meski demikian, saat ini belum kelihatan betul suara Nahdiyin itu akan dilimpahkan ke siapa,' pungkasnya. (Gresnews.com/Zulkifli Songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar