Menebak Suara NU di Putaran Dua Pilkada Jakarta

Senin, 20 Maret 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Massa Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melakukan aksi damai terkait Pilkada DKI Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (12/3). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam Pilkada serta mendesak KPU dan Bawaslu untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). (ANTARA)

POLITIK ISLAM ADALAH HAL YANG LUMRAH — Sementara itu, ditanya kecenderungan suara pemilih NU di Pilkada DKI, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad menegaskan, secara institusional, NU tidak akan memihak pada salah satu calon pun di Pilkada DKI. Kalaupun kedua calon pasangan yang ada saat ini berupaya mendekati NU, Rumadi menganggap NU akan bersikap sewajarnya—menerima kedatangan mereka dengan terbuka, dengan komitmen tidak untuk meng-endorse salah satu di antara keduanya.

'Jika kedua calon datang, paling-paling Kyai Aqil akan bilang bahwa warga Nahdiyin silakan memilih calon yang paling banyak memberi maslahat dan manfaat. Bahwa siapa calonnya, ya tentukan sendiri,' kata Rumadi kepada gresnews.com, Minggu (19/3).

Rumadi tidak menafikan bahwa mendekati NU bisa dianggap sebagai upaya politisasi simbolik. Namun demikian, Rumadi menegaskan bahwa NU sendiri sudah menarik diri dari pusaran politik praktis sejak Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU tahun 1983 dan Muktamar NU ke-27 tahun 1984. 'NU menarik diri dari wilayah politik praktis dengan alasan agar marwah NU terjaga dari unsur politisasi agama,' katanya.

Hanya, bicara soal politisasi agama, Rumadi menerangkan bahwa hal demikian merupakan hal yang lumrah dalam dinamika politik Indonesia. Menurutnya, dilihat dari aspek sejarah, perjalanan politik umat Islam di Indonesia memang segendang-sepenarian dengan perjalanan politik bangsa ini. Lantaran itulah jika ada pihak-pihak yang memaksakan diri meminta umat Islam memisahkan perjuangan politik dengan nilai-nilai agama, hal itu dianggap Rumadi sebagai pandangan sekuler dan ahistoris.

'Umat Islam tidak pernah sama sekali lepas dari persoalan politik. Apalagi di Indonesia, Islam sudah sejak awal terlibat dalam urusan politik. Tapi, keterlibatan Islam zaman dulu bukan untuk perebutan kekuasaan atau politik praktis, melainkan untuk kepentingan kebangsaan dan kerakyatan,' kata Rumaidi.

Rumadi menerangkan, politik kebangsaan dan politik kerakyatan itulah yang kini masih dipertahankan NU sejak berdiri pada 1926. Menurutnya, NU menjalankan politik kenegaraan demi menjaga nilai-nilai kebangsaan dan keutuhan Pancasila. Dan politik kerakyatan dilakukan demi mengawal setiap kebijakan agar berpihak pada rakyat.

'Itulah yang membedakan politik Islam dahulu dengan kecenderungan politik praktis saat ini. Dalam konteks hari ini, tujuan politik umat Islam sudah sangat bergeser. Mereka terlibat untuk perebutan kekuasaan,' katanya.

Lantaran itulah Rumadi menyebut bahwa politisasi agama yang terjadi saat ini berlangsung kebablasan. Menurutnya, jika tidak segera dihentikan, harga yang dipertaruhkan sungguh demikian mahal.

'Pertarungan sudah sampai ke akar rumput. Masjid dan mushola sudah menjadi wilayah pertempuran. Jangan main-main soal ini. Jika hal semacam ini diikuti provinsi lain, bangsa ini bisa rusak akibat polarisasi agama,' katanya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar