UU Pemilu Mandeg di Presidential Threshold

Minggu, 18 Juni 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) Lukman Edy (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Benny K Harman (kanan), Yandri (kedua kiri) dan Riza Patria (kiri) memimpin rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6). Rapat Pansus RUU Pemilu rencananya akan mengambil keputusan terkait lima isu krusial yaitu ´presidential threshold´, ´parliamentary threshold´, ´district magnitude´, metode konversi suara, dan sistem pemilu. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Meski dinilai sudah tak penting karena Pemilu 2019 dilakukan serentak, nyatanya pembahasan masaah ambang batas suara partai untuk mengajukan calon presiden alias presidential threshlod (PT) masih menjadi salah satu 'pengganjal' utama pembahasan revisi UU Pemilu. Pasalnya masing-masing partai masih ngotot dengan tawaran masing-masing.

Silap pemerintah sendiri jelas mendukung usulan partai-partai besar. Hal itu tampak dari penegasan Presiden Joko Widodo yang menegaskan sikap pemerintah yang setuju dengan usulan PT 20 20 persen kursi DPR dan 25 persen perolehan suara sah nasional. Hal itu, kata Jokowi, penting agar pembangunan politik negara konsisten menuju pada penyederhanaan.

'Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 (persen), masak kita mau kembali ke nol,' ucap Jokowi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Sabtu (17/6)

Dengan menerapkan ambang batas secara konsisten, maka akan terjadi penyederhanaan. 'Baik parpolnya, baik dalam pemilunya. Kita harus konsisten seperti itu dan saya sudah menugaskan kepada Mendagri untuk mengawal itu,' ujarnya.

Menanggapi kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bila tidak ada titik temu dalam pembahasan, Jokowi menegaskan saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan. 'Kita ini sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada di sana untuk bersama-sama. Jangan hanya kepentingan hari ini atau kepentingan pemilu ini atau jangan kepentingan pilpres ini. Tapi harusnya kan visi ke depan kita, politik negara harus seperti apa. Kita kan harus menyiapkan itu kan,' katanya.

Sementara itu, Jokowi enggan berkomentar jauh saat ditanya apakah pemerintah akan menarik diri dalam pembahasan apabila usulan ambang batas pencalonan presiden diubah. 'Kan belum, ini masih pembahasan kok. Kamu jangan manas-manasi,' tuturnya.

Sejauh ini, partai besar pendukung pemerintah memang solid dengan usulan angka PT antara 20-25% itu. Fraksi Golkar di DPR misalnya, punya banyak alasan mengapa ambang batas capres diperlukan. Ketua F-Golkar Robert Joppy Kardinal menyebut ambang batas itu tak menghilangkan hak seseorang untuk menjadi capres.

Namun, pembatasan diberlakukan semata-mata agar presiden terpilih nanti benar-benar mumpuni. '(Golkar ingin PT) 25-20%. Begini, kita milih bupati aja ada threshold-nya, masa presiden tidak pakai threshold. Mau berapa pasang nanti yang mau maju jadi calon presiden. Dengan threshold ini bukannya supaya hak orang lain itu disingkirkan tapi bisa milih orang yang berkualitas,' kata Robert di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

Ambang batas juga diperlukan agar capres-cawapres yang maju tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang dibawa. Robert menegaskan ambang batas capres sangat penting.

'Di situlah disaring, tidak semua orang boleh di sana. Jangan-jangan ada mau calon presiden dan wakil presiden bisa paket untuk cari duit sendiri. Hal itu kemungkinan ada,' sebutnya.

Selain itu, Robert menyebut proses musyawarah mufakat lebih baik diambil dalam memutuskan isu krusial di RUU Pemilu. Namun, Golkar tak menutup diri jika memang harus voting di paripurna.

'Musyawarah mufakat lebih bagus tapi voting itu juga bukan hal yang tabu karena memang aturannya boleh. Tapi lebih bagus musyawarah mufakat, kita kan bangsa Indonesia terkenal dengan musyawarah mufakat,' ucap dia.

Golkar akan mengupayakan angka PT di RUU Pemilu seperti pemerintah, yakni 20-25%. Golkar masih akan terus melakukan lobi-lobi ke seluruh fraksi di DPR. 'Kalau politik itu lobi terus, siang, malam, pagi. Juga ada yang sahur mau ke pagi juga. Dengan ketemu buka puasa bersama juga suatu lobi juga, namanya berpolitik berkomunikasi terus,' cetus Robert.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar