Menggoyang Jabatan Ketua Setya Novanto di DPR

Sabtu, 18 Maret 2017, 11:00:38 WIB - Politik

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kanan) menyerahkan surat laporan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto kepada staf Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Mahfudin (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/3). MAKI melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan berbuat kebohongan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus korupsi KTP Elektronik. (ANTARA)


DIVERIFIKASI - Ketua Mahkamah Kohormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang mengadukan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD masih dalam tahap verifikasi oleh MKD. Dasco pun belum bisa memastikan soal laporan itu akan diproses di MKD atau tidak.

"Belum tahu, kan masih verifikasi," ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) saat dikonfirmasi oleh gresnews.com melalui pesan singkatnya, Jumat (17/3).

Sebelumnya, Dasco juga menyampaikan kasus yang sekarang sedang menjerat Setya Novanto, soal dugaan keterlibatan Setnov pada kasus eKTP tidak bisa diperiksa oleh MKD periode sekarang. Pasalnya, tindakan yang diduga dilakukan Setya Novanto tersebut dilakukan pada periode DPR 2009-2014.

"MKD tidak berwenang menangani dugaan pelanggaran periode yang lalu, kecuali yang bersangkutan menjadi tersangka," kata Sufmi Dasco kepada gresnews.com.


Menanggapi laporan itu, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai adanya laporan terhadap Setya Novanto ke MKD menunjukkan Setya Novanto dekat dengan kasus-kasus hukum. Dekat dalam arti menunjukkan apakah politisi yang akrab disapa Setnov itu merupakan bagian atau mengetahui saja informasi dugaan korupsi e-KTP.

Oleh karena itu, Lucius mendorong agar proses etik di MKD terkait laporan yang menyebut Setnov melakukan pembohongan soal dirinya tidak mengenal Irman segara diproses oleh MKD. Setidaknya, sambung Lucius, MKD memastikan bahwa lembaga DPR tidak dipimpin oleh pembohong.

"Jadi saya kira soal kebohongan itu memang perlu diuji oleh MKD demi memastikan DPR tidak dipimpin oleh pembohong. Kan kasihan kita kalau DPR kita dipimpin oleh seorang pembohong," kata Lucius Karus kepada gresnews.com, Jumat (17/3).

Lucius juga menegaskan, proses etik terkait laporan yang diterima oleh MKD juga diproses secara bersamaan. MKD sendiri, tidak perlu menunggu penanganan kasus itu yang tengah diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar