JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melakukan reformasi sejak 1999. Banyak yang menilai hingga kini reformasi tersebut berjalan sesuai rel, namun ada juga yang menyatakan belum selesai.

Salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Goverment Fajroel Rahman. Fajroel mengatakan, reformasi di tubuh TNI belum sepenuhnya tuntas. Ada beberapa persoalan yang perlu dituntaskan khususnya oleh presiden hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Salah satu indikasi belum tuntasnya reformasi TNI terkait masih eksisnya komando teritorial. Padahal salah satu agenda reformasi TNI adalah menghapus komando teritorial. Fajroel kemudian mencontohkan kasus Babinsa yang diduga terlibat dalam proses Pilpres 2014.

"Ini menjadi pekerjaan rumah buat presiden ke depan," kata Fajroel di Jakarta, Jumat (1/8).

Dalam tulisan Fajroel yang berjudul Menyambut TNI di Bawah Dephan menyebutkan bahwa mereformasi TNI bukan menempatkan TNI di bawah Kemenhan saja. Namun setidaknya ada empat pilar militerisme di Indonesia yang harus dihilangkan.

Pertama, kekaryaan. Di masa Orba tidak ada jabatan publik yang rentan diduduki anggota TNI aktif. Namun dengan UU TNI memberikan legitimasi baru prajurit aktif bertindak serupa. Kedua, komando teritorial saat ini masih eksis. Ketiga, bisnis TNI dan keempat soal posisi Panglima TNI dalam pengambilan keputusan politik di kabinet.

"Hendaknya keempat pilar militerisme tersebut benar-benar dihapuskan, tidak perlu ada kompromi," papar Fajroel.

Bagaimana reformasi TNI ke depan? Pengamat militer dan pertahanan Kusnanto Anggoro menambahkan bahwa reformasi TNI telah berjalan baik. Namun sejak 2004 hingga 2013 reformasi berjalan stagnan. Bahkan paska 2014 masih menjadi tanda tanya besar bagaimana reformasi dan transformasi TNI akan berlangsung.

Hasil Pilpres 2014 telah menempatkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jika pada saat keduanya resmi dilantik sebagai presiden maka agenda transformasi TNI berada di tangan keduanya.

Salah satu peran penting reformasi dan transformasi TNI berjalan dengan keberadaan para pembantunya di kabinet. Saat ini telah beredar nama-nama yang bakal menempati pos di Menkopolhukam dan Menhan. Untuk Menkopolhukam nama kuat adalah Purawirawan Jendral Hendro Priyono, mantan Kepala BIN.

Kemudian kandidat dari Menhan terdapat nama-nama seperti politisi PDIP Tubagus Hasanuddin, pengamat militer Andi Widjajanto dan mantan KASAD Ryamizard Ryacudu.

BACA JUGA:
Tags