Konflik Terbuka SBY-Antasari

Kamis, 16 Februari 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (14/2). Dalam keterangannya SBY membantah ia terlibat dalam kasus Antasari Azhar. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Tudingan Antasari Azhar bahwa Susilo Bambang Yudhoyono merupakan aktor yang menjebloskan dirinya ke penjara, membuat kubu Cikeas gerah. Hal itulah yang kemudian menyebabkan SBY meluapkan uneg-unegnya baik di media sosial maupun lewat konferensi pers. "Serangan ini diluncurkan satu hari sebelum pemungutan suara Pilkada DKI, sulit untuk tidak mengatakan fitnah ini terkait langsung dengan Pilkada," kata SBY, Selasa (14/2).

Menanggapi hal itu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, persoalan Antasari baru bicara sekarang memang tidak bisa dilepaskan dari konteks. Namun bukan konteks Pilkada. Menurutnya, bahwa Antasari baru bicara sekarang, hal itu tentu dengan pertimbangan bahwa situasi saat ini lebih memungkinkan ketimbang situasinya beberapa tahun lalu.

"Saat ini rezim sudah berubah. Pak Antasari mungkin punya pertimbangan bahwa inilah saatnya untuk bicara terang-terangan," kata Emrus kepada gresnews.com, Rabu (15/2).

Antasari sendiri menyebut dirinya memilih bicara pada tanggal 14 karena tanggal itu sama dengan tanggal ditembaknya Nasrudin Zulkarnaen (14 Maret 2009—red). Namun demikian, meski secara pribadi Emrus mendukung Antasari untuk mengungkapkan semua hal yang dia pendam sejak lama, lebih-lebih dalam kaitannya dengan perasaan adanya ketidakadilan hukum yang dialami oleh eks pimpinan KPK itu, Emrus juga mengingatkan agar Antasari bisa mempertanggunjawabkan ucapannya sendiri.

"Pernyataan Antasari adalah ungkapan atas proses hukum yang selama ini dia lalui. Dia menyebut dirinya dizolimi. Nah, sekarang tinggal dibuktikan omongannya benar atau tidak. Kalau tidak benar, akan jadi kebohongan publik dan itu sekaligus menjadi bumerang bagi Antasari. Namun jika dia benar, ini pelajaran berharga bagi suatu rezim agar tidak menzalimi seseorang saat rezim itu berkuasa," papar Emrus.

Terlepas dari persoalan Antasari, Emrus menyayangkan sikap SBY akhir-akhir ini. Menurutnya, SBY kerap bersikap terlalu reaksioner dalam menyikapi setiap persoalan yang langsung tidak langsung menyeret namanya akhir-akhir ini. Menurut akademisi Universitas Pelita Harapan itu, SBY semestinya bisa membedakan mana hal-hal yang harus dia sampaikan di ruang publik dan mana hal-hal yang cukup dia komunikasikan di ruang privatnya sendiri. Apalagi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin partai politik, SBY, sambung Emrus, harus punya kemampuan untuk menakar gate keeping process atau kemampuan "menjaga gawang".

"Bahwa dia menyebut dirinya tidak mendapat keadilan—dalam twitnya beberapa waktu belakangan— ya tinggal laporkan ke polisi, gunakan proses hukum yang berlaku," kata Emrus.

Emrus menjelaskan, saat SBY menyampaikan apa pun di media sosial, itu merupakan hak pribadinya. Tapi selaku seorang pemimpin partai, Emrus menilai SBY harus memiliki kemampuan menjaga gawang. "Dia harus memilah mana yang harus disampaikan mana yang tidak. Artinya, seorang pemimpin harus punya kedewasaan berkomunikasi," sambung Emrus.

Lantaran itulah Emrus menyarankan, ke depan, siapa pun yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden, sebisa mungkin tidak kembali turun gunung menjadi pemimpin partai setelah dirinya lengser. Meskipun hal itu merupakan hak konstitusional mantan presiden maupun wakil presiden, Emrus justru melihatnya sebagai batu penghalang bagi yang bersangkutan andai hendak mencapai level negarawan.

"Saat dia jadi pemimpin partai, perilaku politiknya tidak akan terhindarkan. Padahal, dia sudah menjadi pemimpin kita sebelumnya. Seharusnya dia terus berpikir untuk bangsa dan negara. Bukan untuk partai lagi," kata Emrus.

Terakhir, Emrus menyarankan agar SBY yang kerap terkesan reaksioner di media sosial, mulai mempertimbangkan adanya penasehat komunikasi tiap kali hendak menyampaikan sesuatu kepada publik. Menurutnya, hal itu penting agar reaksi netizen yang kerap tidak produktif, misal melakukan bullying atau mengumbar meme dengan nada memojokkan, bisa dihindari.

"Saya melihat bahwa SBY perlu didampingi penasehat komunikasi supaya perilaku-perilaku komunikasinya ke depan lebih produktif, lebih negarawan, dan lebih menguntungkan perjuangan politik beliau sendiri," pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar