Polemik Full Day School Terpantik Lagi

Jum'at, 11 Agustus 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Warga nahdliyin menandatangani petisi penolakan program "full day school" di atas selembar kain putih yang dipasang di depan kantor PCNU Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (23/7). PBNU beserta jajaran PCNU di daerah menolak pelaksanaan program "full day school" atau lima hari masuk sekolah dalam seminggu karena tidak selaras dengan program pendidikan informal diniyah yang dikembangkan NU melalui jaringan pondok pesantren maupun nonpesantren. (ANTARA)

TIDAK WAJIB - Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada keharusan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk menerapkan lima hari sekolah atau yang sering disebut Full Day School (FDS). Namun bagi sekolah-sekolah yang sudah memberlakukan aturan lima hari sekolah, lanjut Presiden, untuk dipersilakan melanjutkan.

'Jadi perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah, jadi tidak ada keharusan FDS,' kata Presiden Jokowi usai menerima Jamiyah Batak Muslim Indonesia, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (10/8) sore, seperti dikutip setkab.go.id.

Pernyataan Jokowi itu secara tidak langsung menanggapi protes yang disampaikan berbagai pihak atas munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mengatur kebijakan 8 jam sekolah selama lima hari dalam satu pekan atau full day school.

Permendikbud tersebut dianggap memaksa anak-anak berada di sekolah terlalu lama sehingga menghalangi murid untuk melakukan kegiatan lain. Salah satu protes datang dari Nahdlatul Ulama yang merasa peraturan itu mencegah murid mengambil pendidikan agama (pengajian) di madrasah pada sore harinya.

Namun Jokowi menegaskan, faktor kesiapan tiap sekolah yang berbeda-beda menjadi penentu apakah sekolah tersebut siap untuk menerapkan full day school. 'Karena ada (sekolah) yang siap ada yang belum. Ada yang sudah bisa menerima ada yang belum. Kita harus tahu yang di bawah seperti apa,' ungkap Jokowi.

Jika ada sekolah yang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung oleh masyarakat, ulama, dan orang tua murid, Jokowi mempersilakan (menerapkan full day school). Terkait Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter itu sendiri, menurut Jokowi, telah diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar