Polemik Full Day School Terpantik Lagi

Jum'at, 11 Agustus 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Warga nahdliyin menandatangani petisi penolakan program "full day school" di atas selembar kain putih yang dipasang di depan kantor PCNU Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (23/7). PBNU beserta jajaran PCNU di daerah menolak pelaksanaan program "full day school" atau lima hari masuk sekolah dalam seminggu karena tidak selaras dengan program pendidikan informal diniyah yang dikembangkan NU melalui jaringan pondok pesantren maupun nonpesantren. (ANTARA)

DIPOLITISASI - Terkait masalah ini, PP Muhammadiyah menduga penolakan kebijakan ini lantaran dipolitisasi pihak-pihak berkepentingan. Mereka menilai agak berlebihan jika ada yang menyebut penerapan sekolah 8 jam Senin-Jumat mengancam keberadaan madrasah diniyah.

'Muhammadiyah melihat ada pihak tertentu yang mempolitisasi kebijakan sekolah lima hari. Agak berlebihan jika ada pihak-pihak yang terlalu mengkhawatirkan pelaksanaan sekolah lima hari, (yang disebut) akan mematikan madrasah diniyah,' ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada detikcom, Selasa (8/8).

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir tidak mempersoalkan terkait penolakan dari PKB dan NU. Aspirasi masyarakat soal program tersebut akan ditampung dalam Peraturan Presiden (Perpres). Perpres yang saat ini masih digodok diperkirakan akan rampung pada bulan ini.

'Ya berbeda kan boleh. Sebentar lagi diganti dengan Perpres dengan menampung aspirasi yang berkembang,' kata Muhadjir kepada wartawan di kantor Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/8).

Hal senada juga disampaikan Direktur Maarif Institute Muhd Abdullah Darraz. Dia menyesalkan adanya polemik terkait dengan kebijakan sekolah delapan jam sehari dalam lima hari yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Darraz menyebut kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No 23 Tahun 2017 itu bukan kebijakan full day school.

'Permendikbud ini adalah kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Kebijakan sekolah 8 jam adalah salah satu instrumen dari Program Penguatan Pendidikan Karakter dari Kemdikbud. Tujuannya adalah membangun karakter kebangsaan anak-anak pelajar. Program ini sangat penting memberikan ruang dan waktu lebih luas bagi pihak sekolah dan publik untuk secara kreatif menciptakan aktivitas sekolah yang lebih positif bagi pelajar,' kata Darraz melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/8).

Darraz menyayangkan penolakan terhadap kebijakan tersebut kental akan nuansa politik. Padahal, menurut dia, kebijakan pendidikan tak elok jika dipolitisasi. 'Kebijakan pendidikan bukanlah instrumen politik murahan untuk tawar-menawar politik. Tidak elok kebijakan pendidikan dijadikan alat politik oleh politisi 'tunavisi',' ujarnya.

'Kita menyesalkan politisasi terhadap kebijakan pendidikan seperti ini. Ini membuktikan peradaban politik kita berada di bawah titik nadir,' sambung Darraz.

Darraz mengingatkan upaya pemerintah Jokowi memajukan pendidikan mesti mendapat apresiasi. Dia mengimbau para tokoh tak lagi berpolitik menggunakan Permendikbud ini.

'Bahwa kebijakan tentu memiliki kelemahan, mestilah direspons dengan bijak melalui saluran yang telah disediakan. Bukan dengan manuver pernyataan politik. Terlalu mahal masa depan pendidikan kita jika hanya menjadi bahan politisasi politisi-politisi yang berpandangan pendek,' tuturnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar