Polemik Full Day School Terpantik Lagi

Jum'at, 11 Agustus 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Warga nahdliyin menandatangani petisi penolakan program "full day school" di atas selembar kain putih yang dipasang di depan kantor PCNU Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (23/7). PBNU beserta jajaran PCNU di daerah menolak pelaksanaan program "full day school" atau lima hari masuk sekolah dalam seminggu karena tidak selaras dengan program pendidikan informal diniyah yang dikembangkan NU melalui jaringan pondok pesantren maupun nonpesantren. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan 5 hari sekolah dengan 8 jam waktu sekolah dalam satu hari kembali memantik kontroversi. Warga Nahdlatul Ulama, yang sejak semula menentang kebijakan itu, kini semakin keras menentang niatan pemerintah untuk memberlakukan aturan tersebut.

Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) kembali menegaskan tidak mau berkompromi dengan pemerintah soal sekolah lima hari yang Perpresnya sedang disusun. PBNU meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri (Permen) Dikbud soal sekolah 5 hari itu.

'Kami PBNU menolak keras, tidak ada kompromi, tidak ada dialog. Yang penting pemerintah mencabut permen sekolah lima hari,' ujar Ketua PNBU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

Said mengatakan tidak akan hadir bila diundang untuk membahas sekolah 5 hari. Dia juga menyebut belum ada undangan kepadanya untuk membicarakan hal tersebut. 'Saya diundang oleh siapapun kalau membahas tentang sekolah lima hari saya tidak akan datang. Saya yakin pemerintah tidak akan melaksanakan (sekolah lima hari). Saya yakin,' ujarnya.

Menurut Said, salah satu alasannya menolak sekolah 5 hari karena akan mematikan pesantren. Padahal, selama ini pesantren sudah terbukti ikut membangun karakter bangsa. Bila pesantren dimatikan maka Islam Nusantara juga akan hilang.

'Kiai-kiai NU itu tidak ada yang ngajarin berkhianat, manipulasi, semua kiai pesantren NU pasti ngajarin solid, akur, gotong-royong, solidiritas dan toleran. Nggak ada kiai-kiai yang ngajarin ngebom, antiPancasila, ngajarin narkoba atau tawuran, nggak ada,' ucapnya.

'Madrasah itu kalau digusur maka ada suatu yang sangat hilang dari Islam Nusantara yaitu ajaran-ajaran yang telah selama ini diterima ajaran oleh guru guru,' imbuhnya.

Lalu apakah sikap PBNU ini mempengaruhi dukungan mereka pada Presiden Joko Widodo? 'Sebenarnya NU nggak dukung-mendukung. Ini bukan masalah politik,' tuturnya.

Said mengatakan sekolah lima hari akan mematikan keberadaan pesantren. Dengan hilangnya pesantren, dia khawatir akan menghadirkan generasi yang tidak mengerti akhlak.

'Permendikbud yang mau sekolah lima hari, yang katanya memperkuat karakter, justru akan kebalikannya. Karena anak-anak tidak bisa ngaji, tidak ngerti akhlak, tidak tahu sifat 20 (sifat Allah yang wajib diketahui umat muslim), karena cuma yang sekolah diniyah yang mengerti,' kata Said.

'Kalau hafal sifat 20 tidak akan radikal. Kenapa radikal karena tidak tahu sifat 20. Kenapa tidak tahu sifat 20 karena tidak sekolah diniyah,' lanjutnya.

Said menjamin bila sekolah 5 hari tetap diterapkan oleh pemerintah maka akan muncul generasi radikal ke depan. Bila nantinya muncul generasi itu, maka NU tidak akan bertanggungjawab. 'Kalau dipaksa (sekolah lima hari), akan lahir generasi radikal dan NU tidak bertanggungjawab,' ujarnya.

Said juga sudah dua kali bicara dengan Presiden Joko Widodo untuk menghapus kebijakan sekolah 5 hari. Karena itu, dia berharap Permendikbud tersebut segera dicabut. 'Saya sudah bilang Presiden kalau tidak ada madrasah, anak-anak tidak kenal sifat 20. Sudah 2 kali saya ngomong ke Beliau,' tuturnya.

Perkara penerapan kebijakan Full Day School juga ikut merembet ke urusan politik. Pasalnya Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partainya kaum Nahdliyin, ikut bereaksi keras.PKB mengancam tak capreskan Presiden Jokowi jika menyetujui kebijakan ini.

'Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019,' ujar Wasekjen PKB Maman Imanulhaq di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Menurut Maman, kebijakan sekolah 8 jam selama 5 hari ini menyangkut kepentingan umat. Kebijakan yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini dianggap mempengaruhi eksistensi Madrasah dan Pondok Pesantren (Pondok Pesantren).

Menurut Maman, perjuangan penolakan aturan ini tak boleh diabaikan. 'Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019,' ujar Maman.

Warga NU mengancam akan demo di depan Istana Negara jika kebijakan ini tak segera dicabut. Selain demo, mereka juga akan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar