FPI dan Polemik Program Bela Negara

Rabu, 11 Januari 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan (kiri) bersalaman dengan mahasiswa saat Pendidikan Bela Negara (PBN) dihalaman Kampus Universitas Negeri Siliwangi (Unsil) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (9/1). Kegiatan PBN diikuti 2.800 mahasiswa baru angkatan 31 pada tahun 2016/2017 dengan tema Melalui pendidikan bela negara, kita jaga keutuhan NKRI dengan sikap dan prilaku yang berkarakter. (ANTARA)

PELANGGARAN BERAT - Berbeda dengan sikap Menhan, pihak TNI, dalam hal ini Kodam Siliwangi, justru menilai tindakan Ubaidillah adalah merupakan pelanggaran berat. Dandim dicopot karena tidak melaporkan kegiatan pembinaan bela negara yang diikuti ormas kepada Danrem ataupun Pangdam III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra.

Dandim Lebak Letkol Czi Ubaidillah dicopot karena melatih anggota ormas. Pelatihan itu dinilai Pangdam III Siliwangi Mayjen M Herindra tak sesuai dengan prosedur, sehingga tak boleh terjadi lagi.

"Dia (Dandim Lebak) tidak izin saya. Saya katakan ini pelanggaran serius. Maka saya ambil keputusan, saya copot jabatannya dan besok ada pejabat baru," kata Herindra kepada wartawan seusai serah-terima jabatan Komandan Korem 064/Maulana Yusuf dari Kolonel Inf Wirana Prasetya Budi ke Kolonel Czi Ito Hediarto di Alun-alun Barat, Kota Serang, Senin (9/1).

"Saya sampaikan kepada setiap komandan, kalau mau melakukan kegiatan, harus izin jelas, kita ada hierarki. Kalau izin, tanggung jawab di saya. Pertimbangan ada di saya, iya atau tidak," tambahnya.

Herindra menjelaskan pihaknya sudah melakukan cross-check ke berbagai pihak. Kodim Lebak, khususnya Koramil Cipanas, memang menggelar pelatihan bela negara untuk ormas beberapa waktu lalu. Berdasarkan klarifikasi, kegiatan itu tidak sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

"Seharusnya untuk kepelatihan bela negara harus melalui izin, mulai dari Dandim ke Danrem, Danrem nanti izin ke saya. Dan saya akan menentukan ya atau tidaknya," tegas jenderal TNI kelahiran Blitar, Jawa Timur, ini.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia menilai, hal ini sebagai pelajaran. "Persoalan ini jadi pelajaran, pengalaman berharga, bagi siapa pun yang ingin membuat acara seperti itu," kata Pramono di kantornya, Gedung III Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/1).

Pramono sebelumnya berkomunikasi dengan Pangdam Siliwangi terkait peristiwa ini. Menurut informasi yang diperolehnya, pemilik pondok pesantren lokasi pelatihan bela negara itu kebetulan salah satu petinggi ormas yang bersangkutan.

Pramono kemudian menambahkan, nantinya materi bela negara akan dirumuskan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Sehingga tak ada lagi tumpang tindih mengenai siapa yang bisa memberikan pelatihan.

"Tugas bela negara diatur Wantanas karena sekarang baru diputuskan dan perpres disiapkan untuk bela negara, domainnya Wantanas. Wantanas yang akan jawab itu," ujar Pramono. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar