Konflik Internal PPP, Hanya Soal Arah Koalisi?
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Persatuan Pembangunan kubu Sekretaris Jendral Romahurmuziy akhirnya memberhentikan kepemimpinan Ketua Umum Suryadharma Ali. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional I PPP yang digelar Kubu Romahurmuziy, Sabtu malam.
Selain memberhentikan dari posisi Ketua Umum Partai, Rapat itu juga memutuskan mengangkat Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum Sementara hingga terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional.
"Setelah upaya sungguh-sungguh membangun komunikasi, Ketum Suryadharma Ali tetap tidak bersedia menghadiri forum Rapimnas I PPP. Atas dasar tersebut, Rapimnas PPP dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi AD/ART mengoreksi sanksi yang diputuskan rapat pengurus harian DPP PPP pada 18 April," ujar Romi dalam konferensi pers usai Rapimnas di kantor DPP PPP, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Minggu (20/4) dinihari.
Rapimnas itu dihadiri oleh 26 Ketua DPW. Sebelumnya para pengurus DPW ini telah memperotes kepemimpinan Suryadharma yang belum-belum telah menempel Partai Gerindra. Mereka pula yang mendesak untuk diberlakukannya sanksi terhadap Ketua umum Suryadharma Ali.
Rapimnas kemarin diwarnai dengan unjuk rasa massa yang diduga digerakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, H Lulung Lunggana. Karena anggota PPP ini yang sebelumnya menentang gerakan menuntut sanksi kepada Suryadharma.
Sanksi pemecatan itu juga dipicu oleh langkah Suryadharma yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pencapresan Prabowo Subianto dan menyatakan diri sebagai partner koalisi partai Gerindra.
Alasan kubu Romahurmuziy sampai saat ini PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres manapun mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP baru akan menentukan koalisi pencapresan pada Mukernas yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
Secara kasat mata konflik internal partai PPP, bisa dimaknai sebagai dua kubu yang saling bertolak belakang arah koalisinya. Kubu Suryadharma yang sejak awal terbukti lebih berkiblat ke capres prabowo. Sementara kubu lainnya yang dimotori oleh Emron Pangkapi lebih mengarah dukungannya kepada capres dari PDI Perjuangan Jokowi.
Bahkan, menurut Emron, dukungan resmi itu sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy langsung kepada Jokowi. Emron mengatakan, PPP sudah memiliki sejarah dan kerjasama yang baik dengan PDIP sejak Megawati menjadi presiden dan wakilnya Hamzah Haz. Nantinya PPP bisa saja berkoalisi dengan partai yang memiliki ideologi keumatan atau basis partai Islam.
"Penetapan usulan Jokowi sebagai capres sebenarnya lebih awal daripada PDIP. Waktu itu disampaikan partai oleh Sekjen PPP bapak Romahurmuzy ke Pak Jokowi," kata Emron Pangkapi, Senin (14/4) lalu. (dtc)
