JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sehari menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada Serentak) di 269 daerah, pada  9 Desember 2015 situasi keamanan dan ketertiban relatif terkendali. Namun demikian, Kepolisian diminta waspada karena kondisi ini bisa diibaratkan ´api dalam sekam´. Ada potensi konflik yang begitu besar jika tidak diantisipasi sejak dini.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan persiapan Pilkada serentak telah mencapai 99 persen.
Akan ada  100.461.890 pemilih dalam terdaftar  pemilih tetap (DPT) yang akan menggunakan hak pilihnya. Terdiri dari 80.397.463 pemilih laki-laki dan 50.164.437 pemilih perempuan. Sedangkan pemilih disabilitas jumlahnya mencapai lebih dari 148.000 pemilih. Terdiri dari 128.391 pemilih disabilitas, 37.712 tuna daksa, 20.605 tuna netra, 22.244 tuna rungu, 21.282 tuna grahita dan sisanya penyandang disabilitas lainnya.

Terkait  pengamanan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa pengamanan Pilkada serentak, 9 Desember, telah siap. Sebanyak 135.672 personel Polri telah  disiagakan menjaga Pilkada di 269 wilayah.

Ia  melaporkan hingga H-1 belum ada gangguan menonjol menjelang digelarnya Pilkada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota itu. Gangguan-gangguan itu paling berupa unjuk rasa, karena ada ketidakpuasan terhadap keputusan KPU.

"Pengamanan sudah siap," kata Badrodin di Mabes Polri, Selasa (8/12).

Kepolisian menyebut ada sejumlah daerah yang rawan konflik pilkada. Diantaranya  Papua, didaerah ini  terdapat lima pilkada rawan konflik yakni di Boeven Digoel, Yahukimo, Nabire, Supiori, Yalimo dan Pegunungan Bintang.

Di Banten, pilkada yang dinilai potensi konflik adalah pilkada Pandeglang. Sementara di Kalimantan Selatan, dua kabupaten yang dinilai rawan adalah Balangan dan Banjar. Menurut Badrodin aparat kepolisian dibantu TNI siap mengamankan semua daerah rawan konflik tersebut.

PERTARUHAN BADRODIN - Indonesia Police Watch (IPW) melihat situasi kantibmas jelang pilkada yang relatif aman tetap harus dicermati Kepolisian. Sewaktu-waktu kondisi ini bisa meledak dan jadi konflik. Sebab begitu banyak masalah di balik pelaksanaan pilkada serentak, antara lain isu politik uang, isu SARA, ketidaksiapan untuk kalah, dan dugaan kecurangan lainnya.

IPW melihat isu dugaan politik uang mulai merebak di sejumlah daerah. Seperti di Natuna, Kepulauan Riau seorang pejabat daerah setempat berinisial K diperiksa Polsek Serasan pada 2 Desember 2015 lalu karena kedapatan membawa masuk uang Rp 2,5 miliar lewat pelabuhan. Diduga uang itu akan digunakan untuk politik uang di Pilkada Serentak. Polda Kepri diharapkan mengusut tuntas kasus ini agar tidak menjadi potensi konflik di daerah tersebut.

Begitu juga di Solo, Jawa Tengah spanduk-spanduk SARA sempat bertebaran. IPW meminta polisi bertindak tegas dan menertibkan spanduk tersebut sebelum konflik muncul akibat spanduk itu. Dan yang tak kalah penting calon calon kepala daerah yang didukung ormas dan kelompok kelompok preman tertentu perlu dicermati agar tidak menimbulkan gangguan pasca penghitungan suara. Polri perlu bekerja ekstra keras dalam mengamankan Pilkada Serentak.

"Lancar dan suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak menjadi pertaruhan profesionalisme Polri dan menjadi pertaruhan pribadi Kapolri Badroeddin Haiti sebelum memasuki masa pensiun tahun ini," kata Ketua Presedium IPW Neta S Pane dalam keterangannya yang diterima gresnews.com, Selasa (8/12).

Untuk itu deteksi dan antisipasi dini terhadap potensi konflik di berbagai daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak perlu dilakukan dengan maksimal. Kapolsek, Kapolres dan Kapolda tidak boleh lengah dan kecolongan. Mabes Polri tampaknya perlu terus menerus mengingatkan para kapolsek, kapolres, dan kapolda agar mengawasi wilayah tugasnya dengan maksimal.

INTRUKSI PRESIDEN - Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak, 12 November lalu di Eco Park Ancol, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan aparat keamanan aktif melakukan deteksi dini di sejumlah daerah rawan konflik yang akan muncul selama pelaksanaan pilkada serentak. Presiden berpesan untuk tidak berperan seperti pemadam kebakaran atau datang setelah terjadi kebakaran.

"Kepada jajaran keamanan saya instruksikan jangan berperan seperti pemadam kebakaran. Lakukan antisipasi dini agar gangguan pilkada dapat dicegah sejak dini," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta aparat keamanan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di daerah untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar. Koordinasikan  pengamanan terutama dalam penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik serta pengamanan ketika pemilu berlangsung dan sesudah pemungutan suara. Jokowi meminta jajaran aparat penegak hukum menekan sekecil apa pun persoalan di lapangan sebelum menjadi besar.



BACA JUGA:
Tags