JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk menunda rencana kunjungannya ke sejumlah daerah di Papua, yang rencananya akan diawali pada Kamis (21/8) hari ini. Penundaan ini karena Presiden ingin memberikan perhatian pada rencana pembatasan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pasangan calon presiden/calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang akan dilaksanakan besok siang.

"Sebagai kepala negara beliau memantau, kan Pak Presiden sudah sangat serius mendukung penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan  Pemilu Presiden (Pilpres) ini sejak bertahun-tahun lalu," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/8) sore seperti dikutip situs setkab.go.id.

Sementara bicara Presiden Julian Aldrin Pasha yang ditemui terpisah mengatakan, Presiden SBY memilih menunda rencana  perjalanannya ke Papua karena ikut menantikan putusa MK terkait sengketa hasil pemilu presiden yang akan dibacakan Kamis besok. Menurut Julian, Presiden SBY memberikan perhatian khusus pada rencana pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

Julian mengaku belum mengetahui sampai kapan penundaan perjalanan ke Papua itu dilakukan. "Sampai pemberitahuan Jubir berikutnya," ujarnya.

Semula, Presiden SBY berencana melakukan perjalanan ke daerah pada 21-29 Agustus. Presiden berencana akan mengunjungi Sorong, Manokwari, Dili (Timor Timur), dan Denpasar untuk melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari peresmian proyek, mengikuti kegiatan Sail Raja Ampat, menghadiri global forum, dan kunjungan kenegaraan ke Timor Leste.

Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, Presiden SBY menginstruksikan kepada seluruh jajaran pejabat terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk menjaga keamanan.

Kapolri Jenderal Sutarman mengemukakan adanya rencana pengerahan massa dari berbagai elemen untuk datang ke Jakarta saat Mahkamah Konstitusi membacakan keputusannya terkait sengketa Pemilihan Presiden 2014, besok. Massa tersebut, kata Kapolri kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/8), di antaranya dating dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali.

Namun Kapolri menjamin, pihak keamanan baik dari Polri maupun dukungan pasukan TNI siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Ia mengingatkan, demo massa diperbolehkan sepanjang tidak berbuat anarki yang mengganggu masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi pada Kamis (21/8) besok akan memberikan putusannya atas gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait penetapan hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

BACA JUGA: