JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tudingan tidak demokratis ditujukan pada partai-partai yang akan mengganti ketua umumnya dengan cara aklamasi. Sejumlah elit kader partai politik pun melakukan pembelaan bahwa pemilihan lewat aklamasi sangat penting apalagi tokoh yang dipilih merupakan tokoh pemersatu partai sehingga perpecahan partai pasca pemilihan ketua umum bisa dicegah.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan, selama ini aklamasi dan voting selalu dipertentangkan. Seakan-akan aklamasi lebih buruk dari voting dan sebaliknya. Faktanya ia menilai voting sebenarnya cenderung memecah internal partai yang memunculkan partai sempalan atau partai baru.

"Fakta juga menunjukkan bahwa semua partai sempalan gagal, kecuali sempalannya Golkar," ujar Drajad dalam diskusi Tren Aklamasi dan Regenerasi Kepemimpinan partai di DPR, Jakarta, Senin (12/1).

Ia mencontohkan hampir semua partai seperti PDIP, PPP, PKB, dan PAN memiliki partai sempalan. Di Golkar partai sempalannya lolos parlemen. Sebabnya partai yang terpecah dan melahirkan sempalan tergantung pada 1 hingga 2 tokoh saja.

Sementara Golkar memiliki banyak tokoh dalam partainya. Ia menilai partai yang memiliki sempalan tidak akan sukses dalam pemilu. "Karena larinya seorang tokoh dari partai bukan soal hilang figur satu orang tapi hilangnya ratusan ribu suara," kata Dradjad.

Menurut Dradjad, setiap partai pasti memiliki hitungan untuk menjaga keutuhan partainya dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Ia mengakui memang perspektif tersebut terkesan sebagai kepentingan sempit partai. "Tapi hal tersebut merupakan pilihan realistis bagi partai," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, catatan sejarah partai politik bisa bertahan karena ketokohan, jaringan, dan uang. Ia menilai modal ketokohan bisa menjadi jalan pintas bagi partai untuk membentuk jaringan dan menghasilkan uang.

Ketokohan juga menjadi karakter partai saat ini juga karena dipengaruhi sistem paternalistik yang masih eksis. "Tokoh sentral yang kita eksplor untuk eksiskan partai dan untuk menggerakkan pada pemilu mendatang," ujar Muzani.

Dia menilai akar masalah regenerasi kepemimpinan di partai juga harus dilihat dari undang-undang partai politik dan AD/ART partai. Contohnya, hampir semua AD/ART partai menyebutkan bahwa keputusan partai dilarikan ke Dewan Pimpinan Pusat. "Sehingga posisi ketua umum menjadi sangat menentukan," tegas Muzani.

Sebelumnya, sejumlah partai politik akan melakukan kongres yaitu Demokrat, PDIP, PAN, dan Gerindra. Partai tersebut diperkirakan akan memilih ketua umumnya secara aklamasi. Adapun calon ketua umum yang akan dimajukan adalah ketua umum incumbent yang merupakan politisi senior.

BACA JUGA:
Tags