JAKARTA, GRESNEWS.COM - Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah mengingatkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar bukan ditentukan oleh para elit, tetapi ditentukan para Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar. Hal itu dikatakan Poempida saat menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yang bersikukuh Munas diselenggarakan pada 2015.

"Ya tidak masalah. Munas kan kesepakatan, bukannya keinginan sebagian orang. Artinya ya tergantung nanti kesepakatannya seperti apa. Aspirasi dari daerah akan menjadi sangat menarik. Dan Itu yang akan menentukan," ujar Poempida kepada Gresnews.com, Kamis (31/7).

Ia menyatakan jika pimpinan pusat tetap bersikukuh melaksanakan Munas pada 2015 tetapi tanpa didukung oleh pimpinan daerah dapatvterjadi pertentangan antara pusat dan daerah. Dan itu tentunya sangat merugikan partai Golkar di masa datang.

"Jika DPP ngotot untuk 2015 pun nanti akan ada konsekuensinya. Jadi bukan berarti tidak ada dampak politiknya. Dan dampak politik yang akan sangat dirugikan adalah daerah," jelasnya.

Adanya perbedaan pendapat mengenai waktu Munas di tubuh Golkar memang menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Hal itu didasari kegagalan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengembalikan kejayaan partai berlogo pohon beringin pada Pemilu Legislatif sebelumnya.

Selain itu, Ical juga bersikukuh mencalonkan diri menjadi Presiden RI. Padahal suara Partai Golkar kemarin hanya 18.432.312 suara atau sekitar 14,75%. Sangat jauh dari target awal yaitu diatas 20%.

"Munas terjadi karena kepemimpinan Ical dianggap gagal. Pertama kegagalan dalam Pileg, lalu disusul kegagalan Ical nyapres. Dan terakhir kubu yang didukung Golkar dalam pilpres yaitu Prabowo-Hatta yang "menjanjikan" Ical menjadi menteri utama kan juga terancam gagal," ujar pengamat politik Emrus Sihombing kepada Gresnews.com.

Emrus menambahkan untuk waktu Munas sebenarnya bisa dikembalikan pada AD/ART Partai. Jika menurut peraturan Munas ebaiknya dijalankan pada 2015. Dan sebaliknya jika menurut peraturan pada Oktober 2014, seharusnya dijalankan pada saat itu juga agar tidak terjadi polemik berkepanjangan.

Tetapi dosen Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan ini berpendapat, jika waktu Munas tergantung dari kekuatan kubu masing-masing. "Jika yang kuat yang mendorong 2014, kemungkinan terjadi. Dan juga sebaliknya. Jadi pelaksanaannya tergantung dari internal keduanya," tandasnya.

Ia menyarankan, jika ingin diperhitungkan dalam pemerintahan mendatang seharusnya Golkar menggelar Munas pada Oktober 2014 sebelum dibentuknya Kabinet. Tetapi jika memang ingin berada di oposisi tidak masalah jika Munas diselenggarakan pada 2015. Tetapi tentunya akan ada polemik mengingat ada sebagian kader Golkar yang justru mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih versi real count KPU Joko Widodo serta Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Ketua Munas Golkar Fadel Muhammad menyatakan Munas akan digelar pada 2015 mendatang. "Tahun 2015 berakhir kepengurusan artinya munas dilaksanakan 2015 tadi malam dirumah pak akbar kita bahas itu dengan semua teman pengurus lama," tegas Fadel kepada wartawan di kediamannya, kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/7) malam.

Fadel tidak menampik adanya usulan untuk mempercepat Munas Partai Golkar yang datang dari internalnya. Mereka beralasan Munas tersebut untuk mempersiapkan jika ada kader Partai Golkar masuk dalam kabinet dalam Pemerintahan mendatang.

"Kami bilang enggak bisa. Itu kan sudah keputusan yang sudah ada. Saya kan Ketua munasnya saya yang pegang tongkat. Saya bilang coba kita baca hasil munas sebelumnnya," tandasnya.

BACA JUGA:
Tags