JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebelumnya berjanji akan melaksanakan reformasi dan penguatan sistem birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Good will atau tujuan politik berbasis sistem penguatan dan perbaikan struktur pemerintahan perlu didorong agar tujuan ini bisa benar-benar terwujud.  

Direktur Pengembangan Kesetaraan dan Studi Globalisasi Northwestern University, Amerika Serikat Jeffrey Winters mengatakan, reformasi birokrasi dan penguatan sistem penyelenggaraan negara pemerintahan saat ini patut diapresiasi dan perlu dikawal oleh publik.

"Visi dan tujuan yang dikedepankan Jokowi penting untuk diamati dan dikawal," kata Jeffrey dalam kuliah umum bertajuk Oligarchy and the Jokowi Administration, Jakarta, Senin (8/6).

Jeffrey menuturkan, penguatan legal system dalam visi politik Jokowi merupakan inisiatif positif. Menurutnya, capaian itu alangkah baiknya mengedepankan pembenahan sistem secara fundamental dan sistematis. Dimana, penguatan sistem dimaksud menciptakan kedaulatan birokrasi dan hukum agar tidak secara mudah disentuh kepentingan oknum tertentu.

Namun, menyadari perjalan pemerintahan saat ini yang masih tergolong baru, Jeffrey menilai terlalu dini apabila publik memberi persepsi buruk kepada Jokowi. "Tentu, masyarakat tidak bisa menilai dalam satu tahun kepemimpinannya. Namun harus tetap dibuktikan," kata Jeffrey.

Menurut Peneliti Amerika Serikat itu, arti dari prinsip good governance adalah situasi dimana institusi tidak boleh dikuasai atau dibelokan oleh individu. Menurutnya, prinsip tersebut berlaku juga dalam mekanisme penegakan hukum yang berlaku tanpa ada unsur diskriminasi.

Namun, berkaca pada kondisi kekinian politik yang berlangsung di Indonesia, tak bisa dipungkiri sifat oligarki dinilai masih melekat pada mental birokrasi. Walaupun, Jeffrey menyadari arti penting sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan institusi secara teratur.

"Pembenahan sistem itu penting namun tidak menghilangkan sifat oligarki," tutur Jeffrey.

Seperti diketahui, salah satu inisiatif Jokowi memperkuat kinerja aparatur melalui pendekatan sistem pemberantasan korupsi. Menurut Jokowi, penguatan sistem dapat menentukan capaian kerja pemerintahan.

Dalam rencana aksi yang tertuang dalam Inpres tersebut, Jokowi menitikberatkan pada pembangunan sistem pencegahan korupsi dan penegakan hukum. Untuk itu, Ia berkeinginan untuk memperkuat institusi penegak hukum seperti Kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan Kemenkumham guna terlibat aktif menindak kejahatan korupsi di Indonesia.

Hal itu dapat dilihat pada saat acara peluncuran Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada kesempatan itu, Jokowi kembali menekankan arti penting penguatan sistem baik dalam bentuk kebijakan maupun birokrasi pemerintahan.

"Kuncinya ada pada penguatan sistem dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat," ucap Jokowi.

BACA JUGA: