JAKARTA, GRESNEWS. COM - Peluang Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk maju ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 terbuka. Meski sudah ditinggal Golkar, Ridwan Kamil kini mendapatkan dukungan baru dari Partai Hanura.

Partai pimpinan Oesman Sapta Odang itu sudah menyerahkan surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk melakukan komunikasi politik. Surat dukungan itu diberikan di Jakarta. "Penyerahan surat tugas sudah dilakukan sore tadi sekitar jam 17.00 WIB di Jakarta. Kebetulan tadi tim pilkada pusat mengundang juga kepala daerah se-Indonesia," kata Sekum DPD Hanura Jabar Dian Rahadian, Kamis (28/12).

Ia menuturkan Hanura tidak memberikan syarat apa pun kepada Ridwan Kamil. Persoalan pendamping, sambung dia, Hanura menyerahkan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil. "Untuk wakil diserahkan ke RK, kami tidak memberikan syarat apa pun," ungkap dia.

Dia mengaku Hanura belum melakukan komunikasi dengan partai pendukung lain. Pihaknya akan menunggu inisiatif dari Ridwan Kamil untuk mempertemukan seluruh partai koalisi yang sudah terbentuk. "Kami menunggu undangan RK untuk ketemu partai koalisi lainnya," kata Dian.

Ridwan Kamil saat ini mengantongi dukungan dari NasDem (5 kursi), PKB (7 kursi), PPP (9 kursi), dan Hanura (3 kursi), sehingga total ada 24 kursi. Dukungan koalisi yang ada saat ini sudah melampaui syarat dukungan minimal 20 kursi di DPRD Jabar.

Peluang Ridwan Kamil akan semakin terbuka jika PDIP yang hingga saat ini belum menentukan nama yang akan diusung pada Pilgub Jabar 2018, ikut mengusungnya. Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga menyebut PDIP akan membuka diri kepada Ridwan Kamil (RK) jika RK membuka komunikasi dengan PDIP.

"Kami membuka diri bila mana RK melakukan komunikasi dengan kita. Karena dengan PPP dan PKB belum ada kepastian masalah wakil. Kalau nanti wakilnya ditunjuk, sudah tidak memenuhi syarat," kata Eriko, Kamis (28/12).

Selain kemungkinan mendekat ke RK, Eriko juga menyebut dua kemungkinan lain yang akan diambil oleh PDIP di Pilgub Jabar. Ia menuturkan ada kemungkinan partainya mengusung calon sendiri mengingat jumlah kursi PDIP di Jabar sudah mencukupi.

"(Opsi) pertama kita maju sendiri. Artinya kader internal dua-duanya, atau internal-ekternal. Kedua, kita akan berkomunikasi yang partai belum tegas (seperti) PPP, PKB, dan Hanura untuk kita sama-sama berkoalisi dan juga menentukan cagub Jabar," tuturnya.

PDIP juga berkomunikasi dengan Golkar. Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I Golkar Nusron Wahid mengatakan tengah intens komunikasi dengan Demokrat dan PDIP terkait Pilgub Jabar. Kedua partai tersebut, sambung dia, paling berpotensi koalisi dengan Golkar.

"Kami sudah intens komunikasi dengan Demokrat dan PDIP di tingkat pusat," kata Nusron di sela-sela rapat koordinasi dan konsolidasi DPD Golkar Jabar di Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Rabu (27/12).

KOALISI GOLKAR-DEMOKRAT KUAT - Sementara itu, terkait koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat, kedua partai disebut sudah sepakat soal siapa yang menjadi cagub dan cawagub antara Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Deddy Mizwar mengungkap sudah ada deal soal posisi cagub dengan Dedi Mulyadi.

Deddy Mizwar menyebut penentuan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur sudah selesai dibahas. Hanya, dia mengaku belum bisa mengumbarnya kepada publik mengenai komposisi tersebut.

"Insyaallah sudah tidak ada masalah. Sudah selesai. Cuma saya nggak boleh omong," kata Deddy saat ditemui di rumah dinasnya, di Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung, Kamis (28/12/2017).

Saat kembali ditanya mengenai siapa yang akan menempati posisi calon gubernur, Deddy kembali tidak mau tegas menyebutkannya. Tapi Deddy seperti memberi isyarat dirinyalah yang bakal diusung sebagai calon gubernur. "Insyaallah," singkatnya.

Mengenai mahar politik, ´Jenderal Naga Bonar´ ini dengan tegas menyatakan tidak ada. Karena dia antimahar politik. "Saya antimahar. Inilah anomali dari pilkada. Saya ingin pilkada yang bersih. Jadi tidak ada beban," tandasnya.

Deddy juga menjamin, koalisi kedua partai ini tidak akan ada masalah. "Sudah, sudah, kontak-kontakan. Sudah ada pertemuan antara Pak SBY dan Airlangga sehari sebelum pengumuman (PKS). Ngebahas ini (pilgub) salah satunya," kata Deddy.

Deddy menyatakan secara prinsip, kesepakatan koalisi antara Golkar dan Demokrat sudah tidak ada masalah. Saat ini pembahasan hanya masalah teknis, mulai visi-misi, strategi pemenangan, dan hal lain untuk menghadapi pertarungan politik yang sesungguhnya. "Prinsipnya sudah tidak ada masalah. Tinggal teknis saja, Seperti visi-misi dan lain-lain. Tinggal itu saja," ujar Deddy.

Soal posisi Deddy Mizwar sebagai cagub dan Dedi Mulyadi sebagai cawagub dibenarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. "Ya, seperti itulah," ujarnya, Kamis (28/12). Meski demikian, Amir enggan mendahului rekomendasi resmi terkait pengusungan duet Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Amir menyatakan rekomendasi itu segera keluar.

"Saya tidak mau terlalu mendahului deklarasi resmi, ya. Artinya, deklarasi resmi itu didahului rekomendasinya, yang akan segera dalam waktu dekat terbit. Jadi jangan saya terpancing, bahkan mendahului, ya," kata Amir.

Dilanjutkan Amir, sudah sewajarnya Deddy Mizwar yang menjadi bacagub. Komposisi Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dianggapnya sudah tepat. "Mereka itu sudah sepakat bersama-sama dan setelah melihat dan mengevaluasi segala aspek itu mereka sepakat bersama-sama. Akan halnya siapa yang... idealnya saya kira calon kami Demokrat itu adalah sebagai nomor 1, gubernurnya. Tetapi biarkanlah saya kira kita berikan kesempatan mereka berdua untuk mendiskusikan posisi itu," imbuhnya. (dtc)

BACA JUGA:
Tags