JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gejolak partai Golkar semakin memanas. Berbagai manuver-manuver politik para kader partai berlambang pohon beringin menjelang Musyawarah Nasional (Munas). Bahkan paska kisruh antar kader Golkar saat pleno (25/11), politisi Golkar Agung Laksono membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar. Agung, yang juga menjadi bakal calon ketua umum sampai mengeluarkan maklumat pemecatan pada ketua umum incumbent Aburizal Bakrie (Ical) karena dianggap sewenang-wenang.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Idrus Marham menganggap pemecatan Ical oleh presidium penyelamat Golkar sebagai candaan saja. Pasalnya di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak ada aturan membuat presidium penyelamat partai. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung juga telah membuat pernyataan bahwa presidium penyelamat yang dibuat oknum tertentu tidak perlu dianggap karena inkonstitusional.

"Golkar merupakan partai yang mengacu pada sistem. Jadi saya himbau pada keluarga besar Golkar bahwa kalau punya niat baik harus dilakukan secara baik dan konsisten pada aturan dan etika. Kalau di luar aturan jangan diikuti," ujar Idrus di DPR, Jakarta, Jumat (28/11).

Idrus menambahkan Munas merupakan momen yang diselenggarakan oleh DPP, sehingga semua yang merasa sebagai DPP wajib hadir. Begitu pun dengan mereka yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon ketua umum, mereka harus hadir dan menyiapkan diri dengan program serta memperluas jaringan. Mereka harus meyakinkan pemilih kalau mereka bisa membawa Golkar menjadi pemenang pemilu mendatang.

Ia menegaskan Munas di Bali akan tetap dilaksanakan sesuai pleno pada 30 November hingga 4 Desember 2014 meskipun dewan pertimbangan telah memberikan peringatan agar berhati-hati terhadap potensi kisruh. Ia menjelaskan peserta dan materi Munas telah dipersiapkan. Kalau ada pihak yang berusaha menggagalkan Munas maka Golkar percaya pemerintah akan melakukan pengamanan dengan baik.

Menurutnya pemerintah merupakan representasi negara sehingga wajib mengamankan rakyatnya. Keamanan di dalam ruang Munas akan menjadi tanggungjawab Golkar, sementara di luar itu akan menjadi tanggungjawab pemerintah. "Wajar dewan pertimbangan memberikan semacam peringatan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Penyelamat Golkar Agung Laksono mengatakan telah menonaktifkan Ical sebagai ketua umum karena dianggap telah sewenang-wenang dalam penetapan penyelenggaraan Munas. Tugas dari presidium penyelamat ini ke depan adalah mempersiapkan penyelenggaraan Munas paling lambat Januari 2015.

"Tugas lainnya merehabilitasi kader Golkar yang telah dipecat Ical diantaranya Nusron dan Poempida Hidayatullah," ujarnya di DPP Golkar, Jakarta (25/11).

BACA JUGA: