JAKARTA, GRESNEWS.COM – Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya paska pelantikan dirinya. Padahal ia menjanjikan akan bekerja secepatnya paska pelantikan. Pengumuman nama-nama menterinya pun beberapa kali sempat diwacanakan tapi gagal.

Melihat hal itu, sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah sempat mewacanakan agar pengumuman kabinetnya ada baiknya diumumkan satu persatu. Fahri menilai ada kementerian yang ia anggap tidak ada persoalan untuk diumumkan nama-namanya seperti kementerian dalam negeri.
Menurutnya, jika Jokowi mengumumkan secara bertahap, publik bisa lebih fokus menilai dan menyoroti menteri tersebut. "Waktu 14 hari kan bisa dicicil," ujar Fahri di DPR, Kamis (23/10).

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari IndoStrategi, Andar Nubowo mengatakan Jokowi harus menyegerakan untuk mengumumkan nama-nama menterinya meskipun memiliki waktu 14 hari untuk mengumumkannya. Hal itu perlu disegerakan karena ia sudah berjanji akan cepat bekerja paska dilantik.

Ia menilai kalau masyarakat dibuat terlalu lama menunggu dikhawatirkan akan membuat antusiasme masyarakat semakin berkurang terhadap Jokowi. "Jokowi menjanjikan perubahan. Dengan struktur kabinet yang masih sama dengan yang lama, apa yang diubah. Meskipun itu hak prerogatif presiden dan konstitusional," ujar Andar pada Gresnews.com, Sabtu (25/10).

Sejumlah pihak berpendapat jika Jokowi tidak mengumumkan kementeriannya maka akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ia menilai hal itu tidak terjadi karena bisa dikatakan birokrasi di pemerintahan masih berjalan secara teknis. Hanya saja birokrasi di pemerintahan tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis.
Birokrasinya pun berjalan tanpa ada implementasi dari visi misi Jokowi sebagai presiden. "Maka kami harap Jokowi untuk segera umumkan, tidak dicicil tapi lengkap," katanya.  

Melihat hal ini, ia mencatat tak mudah mengimplementasikan antara janji dan realitas politik. Jokowi bisa saja terkendala beberapa kondisi untuk mengumumkan kabinetnya. Ia mencontohkan jika ada nama-nama calon menteri yang dimintakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata berstatus terindikasi korupsi, maka itu berarti Jokowi harus mengajukan ulang calon lain untuk diperiksa ulang KPK. "Ini yang membuat lama," katanya.

Lebih lanjut, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat tidak ada urgensinya presiden menyicil nama-nama kementerian untuk dipublikasikan. Menurutnya, hal itu akan mengundang spekulasi di masyarakat. Sehingga baiknya Jokowi langsung mengumumkan seluruhnya nama-nama dalam kabinetnya.

"Tergantung presiden saja, presiden mau umumkan satu persatu atau serentak dipersilakan, pertimbangannya lebih pada aspek kenyamanan presiden," ujarnya pada Gresnews.com, Sabtu (25/10).

Ia melanjutkan posisi kementerian yang dianggap penting seperti kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, dan kementerian pertahanan juga tidak perlu dikhawatirkan selama masih ada orang yang menduduki jabatan presiden. Semua pos kementerian itu akan secara langsung berada di bawah pengawasan presiden selagi belum ada menterinya.

"Yang darurat itu kalau presiden tidak ada. Lagipula DPR tidak perlu mengurusi itu (mekanisme pengumuman kabinet)," tuturnya.

Lalu, pengamat politik dari UIN Jakarta, Bakir Ihsan mengatakan bisa saja pengumuman kabinet dipublikasikan satu persatu untuk mengurangi rasa penasaran orang-orang yang merasa layak menjadi menteri atau orang yang sudah dihubungi Jokowi tapi belum dipastikan posisinya. Pengumuman tersebut juga bisa menjadi test case bagi Jokowi untuk melihat reaksi pasar.

"Tapi bergantung pada pilihan Jokowi. Bisa jadi Jokowi lebih suka mengumumkannya secara bersamaan agar tidak sibuk melayani reaksi yang parsial bila diumumkan dengan cara mencicil," katanya pada Gresnews.com, Sabtu (25/10).

BACA JUGA:
Tags