Ditahannya Setnov oleh KPK ini pun diperkirakan akan membuat kursi Ketua Umum Partai Golkar yang diduduki Setnov semakin bergoyang.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Seluruh upaya yang dilakukan Ketua DPR untuk lepas dari jeratan hukum dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik alias E KTP sepertinya sudah kandas. Sang Papa yang sempat tergolek lemas di kamar perawatan rumah sakit akibat kecelakaan, setelah menghilang selama beberapa jam pasca dikenakan penahanan oleh KPK, akhirnya secara resmi dinyatakan bisa dipindahkan ke ruang tahanan.

Tim dokter RSCM yang ´disupervisi´ tim dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan Setya Novanto tak perlu lagi menjalani rawat inap. Novanto pun dinyatakan sudah bisa menjalani pemeriksaan di depan penyidik. "Kalau ada pertanyaan apakah yang bersangkutan sudah bisa diperiksa terkait penanganan perkara, itu sudah bisa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam jumpa pers di Kantor RSCM Kencana, Jakarta Pusat, Minggu (19/11) malam.

Direktur RSCM Dr dr CH Soejono, SpPD menyatakan hasil serangkaian pemeriksaan kondisi kesehatan Setya Novanto membaik. Novanto sudah tidak membutuhkan rawat inap.

"Benar adanya bahwa sejak Jumat yang lalu pasien SN itu dikirim dari RS sebelumnya ke RSCM untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan dan kemudian Jumat tersebut, Sabtu sampai Minggu ini serangkaian wawancara medis dan pemeriksaan jasmani dan beberapa pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menyimpulkan bagaimana kondisi kesehatan, dan memberikan penatalaksanaan sesuai yang dibutuhkan. Hingga tim dokter RSCM menyatakan yang bersangkutan tidak ada indikasi lagi dirawat inap," kata Soejono saat konferensi pers di RSCM Kencana, Jakarta, Minggu (19/11).

Pasca pemeriksaan kesehatan ini, Novanto dibawa ke rutan KPK. Setya Novanto akan ditahan di rutan KPK. Dengan menggunakan kursi roda dan dalam pengawalan ketat aparat keamanan, sekitar pukul 23.26 WIB, dibawa Setya Novanto keluar dari RSCM Kencana, Jakarta Pusat.

Ditahannya Setnov oleh KPK ini pun diperkirakan akan membuat kursi Ketua Umum Partai Golkar yang diduduki Setnov semakin bergoyang. Wacana musyawarah nasional luar biasa memang sudah bergaung, pasca Setnov ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya dan diikuti oleh keluarnya perintah penahanan. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politisi senior Golkar pun sudah memberi sinyal agar Setnov didepak dari kursinya demi menyelamatkan partai.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono juga angkat bicara soal musyawarah nasional luar biasa. Agung menyebut Munaslub Golkar belum bisa dipastikan waktunya, namun dia berharap agenda ini dapat terselenggara akhir tahun 2017.

"Belum diputuskan (kapan Munaslub), rencananya minggu depan ini diputuskan. Saya berharap Munaslub dapat dilaksanakan akhir tahun ini juga," ujar Agung kepada wartawan usai memberangkatkan gerak jalan santai dan melantik pengurus Kosgoro Bojonegoro, di Alun-alun Bojonegoro, Minggu (19/11).

Agung mengatakan, Munaslub Partai Golkar harus digelar tahun ini karena tahun depan merupakan tahun politik. Agung menyebut agenda Pilkada 2018 sudah sangat dekat pelaksanaannya. Ditambahkan Agung, Munaslub yang digelar nanti diharapkan dapat memecahkan atau mengakhiri seluruh masalah Partai Golkar, salah satunya terkait kepemimpinan.

"Mengakhiri problem-problem. Ini momen baik. Golkar tampil dipimpin oleh orang yang bersih dan tak punya masalah berdasarkan PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," sebut Agung.

Munaslub nanti, kata Agung, tidak hanya membahas ketua pada tingkat pimpinan pusat tetapi hingga struktur di bawah. Agung berharap nantinya anak muda yang memimpin Partai Golkar.

"Kalau bisa (dipimpin) yang lebih muda agar lebih baik, agar Golkar tampil percaya diri dan tetap menjadi harapan masyarakat. Partai Golkar ini partai terbuka, demokratis, dan tidak ada kultus individu. Semuanya berdasarkan sistem," tandas Agung.

DAERAH BERGOLAK - Suara-suara agar Setnov diganti juga sudah berkumandang di daerah. Kader-kader Partai Golkar di DIY mendesak Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mereka meminta Novanto legowo demi keselamatan partai.

"(Setya Novanto) harus legowo," kata Koordinator Tri Karya, Gandung Pardiman dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Imogiri, Bantul, Minggu (19/11).

Gandung menjelaskan dia dan teman-temannya mentakan sikap sebagai kader partai, bukan mewakili sebagai jabatan yang diembannya di DPD Partai Golkar DIY. "Kami dari kader-kader Golkar, tetapi yang semua di sini tidak mewakili jabatannya masing-masing (di DPD Partai Golkar DIY)," kata Gandung.

Tampak hadir di antara para kader Partai Golkar DIY, Ketua Bidang kaderisasi Partai Golkar DIY, Deddy dan Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar DIY Johanes Serang Keban.

Tri Karya, kata Gandung adalah gabungan tiga organisasi sayap Partai Golkar, yakni Soksi, Kosgoro dan MKGR. Mereka mendesak internal Partai Golkar berbenah. "Sekarang kepercayaan (masyarakat) kepada Partai Golkar hampir zero," lanjut pria yang menjabat Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar DIY ini.

Untuk itu Gandung berharap semua kader Partai Golkar di daerah fokus untuk menyelamatkan partai. Salah satu caranya yakni dengan mendesak Novanto untuk turun dari jabatannya sebagai ketum. "Teman-teman di daerah itu harus bergerak nyata. Jangan sampai nanti DPD (Partai Golkar) di tingkat I seluruh Indonesia dininabobokkan seperti yang sudah-sudah," paparnya.

Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar saat ini berada di tingkat paling bawah. Oleh karenanya diperlukan tindakan nyata untuk menyelamatkan marwah partai.

Gandung juga bicara soal desakan Munaslub. Setidaknya ada 21 DPD I Partai Golkar di sejumlah daerah, yang disebut Gandung mendukung Munaslub. "Apabila ada dengungan (yang mengatakan kalau) 28 (DPD I Partai Golkar) menolak munaslub itu omong kosong. Yang betul itu 21 mendukung (munaslub), 12 abu-abu dan 1 tidak mendukung munaslub," kata Gandung.

Gandung menilai setidaknya Munaslub harus digelar pada Desember 2017. Menurutnya, dorongan untuk digelar munaslub ini dengan tujuan menyelamatkan partai. Apalagi sebentar lagi berlangsung pilkada serentak 2018, kemudian disusul pileg dan pilpres di tahun 2019. "Terakhir (elektabilitas) kita itu 6 persen menurut survei. Nanti kalau terus begini kita tidak ada kursi di DPR RI," ujar Gandung.

"Kondisi Pak Setnov baru sakit, kan ada tugas-tugas harian yang harus dilaksanakan. Sebetulnya ketua harian dan sekjen cukup, tetapi pembentukan Plt dan sebagainya itu jangan sampai menimbulkan masalah baru," lanjutnya.

Partai Golkar sendiri akan menggelar rapat pleno awal pekan mendatang. Meski agenda pleno belum diketahui, Golkar kemungkinan akan membahas Ketua Umum Setya Novanto yang menjadi tahanan KPK.

"Mungkin agendanya masih belum ditentukan apa saja. Hanya mungkin saya menduga soal perkembangan mutakhir tentang perkembangan terakhir ditahannya ketua umum (Setya Novanto), itu kan harus ada sikap resmi partai," kata Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily, Sabtu (18/11).

Ace mengatakan rapat pleno itu akan diikuti oleh pengurus DPP Golkar. Hasil rapat akan akan menjadi pertimbangan partai dalam menentukan sikap menghadapi kondisi terbaru partai berlogo beringin itu. "Apapun aspirasi dari semua komponen Partai Golkar seyogianya itu jadi bahan pertimbangan oleh stage holder partai," ujarnya.

Dia juga mengatakan wacana munaslub juga belum bisa dipastikan. Wacana itu juga harus dibahas terlebih dulu dalam rapat pleno. "Saya kira wacana munaslub belum bisa dipastikan kerena wacana itu harus dibahas dalam rapat pleno atau diusulan oleh DPD tingkat 1," pungkasnya. (dtc)