JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dalam 100 hari sisa masa pemerintah Susilo Bambang Yudhono dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah di bidang lingkungan. Padahal jika tak segera diselesaikan, hal ini akan membebani pemerintahan selanjutnya.

Juru kampanye Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution mengatakan pemerintahan Presiden SBY masih meninggalkan banyak persoalan lingkungan terkait perlindungan hutan, keadilan energi, pencemaran air sungai, serta penangkapan ikan berlebih dan ilegal.

“Contoh ketidaktegasan pemerintah dalam perlindungan lingkungan yang berujung pada terancamnya sumber-sumber kesejahteraan rakyat,"ujar Arifsyah seperti rilisnya yang disampaikan ke Gresnews.com, kemarin.

Selain itu ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan akses energi listrik sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Saat ini terdapat 60 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses listrik, terutama masyarakat adat, wilayah terpencil, dan pulau-pulau kecil. Padahal pemerintah terus menerus membangun pembangkit listrik besar terpusat yang utamanya mengandalkan batu bara.

Ketidakmerataan ini menunjukan strategi yang dijalankan pemerintah belum efektif sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil. Sebagaimana tergambar dalam kisah Komunitas Dayak Iban di Sui Utik, Kalimantan Barat.

Arifsyah mengatakan solusi atas ketidakadilan energi saat ini adalah pengembangan sistem energi terdesentralisasi yang sesuai dengan potensi sumber daya masing-masing daerah dan mempertimbangkan kearifan lokal. Sebagaimana dikembangkan di Sui Utik melalui program Energi Terbarukan Nusantara (Enter Nusantara) yang diinisiasi Greenpeace bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Persoalan lain yang dikritisi Greenpeace adalah ketidakpedulian pemerintah terhadap sumber daya air sebagai kebutuhan pokok manusia. “Pemerintah belum melihat air sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Lemahnya regulasi dan penegakan hukum telah membuat mayoritas sungai di Indonesia tercemar limbah domestik dan B3 industri sebagaimana digambarkan dalam cerita tentang Ciliwung,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Arifsyah, sudah saatnya pemerintah mengubah dan melaksanakan kebijakan yang lebih menyeluruh di lapangan agar tekanan terhadap masyarakat tidak berlarut-larut.

Pemerintah SBY harus segera mengambil langkah nyata untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada dalam 100 hari terakhir masa kerjanya.“Selain itu pemerintah baru juga harus bersiap dengan tumpukan pekerjaan rumah yang tak dapat diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya,” Pungkasnya.

BACA JUGA:
Tags