JAKARTA, GRESNEWS.COM - Desakan untuk memunculkan transaksi politik jabatan menteri dalam pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla makin menguat. Bahkan kalangan kepolisian mencoba ikut mendorong para purnawirawan jenderal maupun jendral aktifnya masuk kabinet Jokowi-JK.

Dalam rilisnya Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan ada upaya memasukkan tiga jenderal senior Polri ke dalam Kabinet Presiden Jokowi. Upaya ini dikarenakan kalangan kepolisian merasa punya peranan besar dalam "mengawinkan" pasangan Jokowi-JK sebelum Pilpres 2014 berlangsung.

Informasi yang dihimpun  IPW mengungkapkan, dua dari tiga posisi itu adalah Menko Polhukam dan Mensesneg. Ketiga jenderal senior itu ada yang sudah pensiun dan ada yang masih aktif. Gagasan memasukkan tiga jenderal senior itu membuat terjadinya tarik menarik yang kuat di lingkungan Jokowi dalam penyusunan kabinet.  Tarik menarik itu membuat terjadinya polarisasi dan faksi-faksi. Sedikitnya ada tiga faksi, yakni faksi aktivis, faksi rumah transisi, dan faksi Solo Raya.

Menurut Ketua Presedium IPW Neta S. Pane berkembangnya faksi-faksi ini semakin menunjukkan bahwa Megawati tidak akan mampu mengintervensi Jokowi dalam penyusunan kabinet. Jokowi punya konsep sendiri dalam pembentukan struktur kabinet yang kini tengah diujinya keberbagai pihak.

Namun, ada figur kuat yang sangat didengar Jokowi yang sepertinya akan berperan kuat dalam menyusun pembentukan kabinet ke depan. Figur ini tidak setuju, jika posisi-posisi strategi di kabinet dipegang jenderal senior Polri, seperti Menko Polhukam.

"Beberapa jenderal purnawiran Polri yang ingin masuk ke kabinet pun berupaya meyakinkan Megawati," kata Neta, Senin (18/8).

Dalam posisi ini kubu JK hanya bersikap "melihat dan menunggu". Belum terlihat ada manuver signifikan, meski dalam banyak hal kubu JK belum dilibatkan. Gagasan masuknya jenderal senior Polri ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK menjadi fenomena yang patut dicermati.

Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melihat jika pun ada manuver dari jendral aktif polisi bukan atas nama institusi tapi kegiatan perorangan. "Jika ada pergerakan anggota polri aktif memberikan tekanan pada Jokowi-JK itu sifatnya perorangan bukan institusional," kata M Nasser kepada Gresnews.com.

Kompolnas menyatakan manuver anggota polri bukan bagian dari transaksi politik. Nasser memberikan keyakinan netralitas polri terjaga selama pelaksanaan Pemilu.  Tak ada cawe-cawe polri untuk memenangkan pasangan capres tertentu.

Nasser mengatakan Kompolnas ikut mendukung presiden hasil Pilpres Jokowi-JK menentukan jajaran kabinet yang kuat dan mumpuni. Termasuk jika Jokowi memilih pembantunya berasal dari kalangan kepolisian. "Jokowi punya hak preogratif menentukan pembantu dekatnya, saya yakin tidak ada dasar politis dalam memilih pembantunya," tandas Nasser.

BACA JUGA:
Tags