JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kisruh yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memuncak pada pemecatan satu Wakil Ketua Umum dan empat ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Konflik yang berawal dari ketidakpuasan beberapa petinggi PPP atas sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang merapat ke Partai gerindra ini, dinilai bisa berujung pada terjadinya perpecahan hebat di internal partai. Hal ini tentunya akan melemahkan posisi PPP sendiri yang saat ini tentu sedang berupaya merapat ke salah satu parpol terkuat untuk berkoalisi.

Dengan perolehan suara mencapai hampir 7 persen, PPP sendiri sebenarnya cukup punya kekuatan untuk bisa dilirik tiga partai pemenang pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat, PDIP, Gerindra dan Golkar. Hanya saja perpecahan ini kemungkinan akan membuat daya tawar PPP itu menurun. Sebab calon-calon mitra koalisi tentu tak mau diganggu oleh terjadinya kisruh internal PPP.

Perpecahan yang terjadi di tubuh PPP pasca pileg ini menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro, menunjukkan partai berlambang Ka´bah itu, belum dewasa dalam mengelola masalah internalnya. Padahal kata Siti PPP adalah partai lama yang seharusnya sudah berpengalaman untuk mengelola konflik internal.

Ia pun menyayangkan dengan adanya konflik internal yang berujung pada pemecatan itu hingga ramai disorot publik. "Itu bisa dijadikan komoditas oleh lawan politik" katanya kepada Gresnews.com, Kamis (17/4).

Apalagi konflik itu sampai berujung pada terjadinya pemecatan beberapa petinggi PPP. Menurut Siti, pemecatan itu dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Hal tersebut tentu akan dinilai buruk oleh publik khususnya bagi lawan politiknya.

Apalagi, kata dia surat itu tidak memenuhi standar prosedur yaitu tidak disertai tanda tangan sekretaris jendral PPP. "Pemecatan itu harus ditandatangani ketua umum dan sekjen," ujar dia.

Siti bilang, PPP seharusnya belajar dari Golkar yang dinilai mampu mengelola konflik internal dengan baik sehingga situasinya tidak seburuk seperti yang dialami PPP. "Sebagai parpol lama yang dihuni oleh kader-kader yang piawai berpolitik seharusnya PPP tidak seperti itu," katanya.

Seperti diketahui, Suryadharma Ali akhirnya mengeluarkan surat pemecatan kepada Waketum Suharso Monoarfa. Selain itu Suryadharma juga memecat Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaludin Noor.

Sekretaris DPW. Pemecatan itu dilakukan lewat SK DPP PPP tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani Ketua Umum Suryadharma Ali dan Wakil Sekretaris Jendral Syaifullah Tamliha. Surat pemecatan tanpa tanda tangan sekjen dan hanya dilakukan oleh wasekjen inilah yang dinilai kubu yang dipecat sebagai ilegal. Namun hal itu dibantah oleh Syaifullah.

Dia bilang, pemecatan itu sudah sesuai dengan aturan. Ia menyampaikan, pemecatan itu telah disepakati oleh pimpinan partai berbasis massa Islam tersebut. "Pemecatan itu sudah sesuai aturan, tanda tangan saya dan ketum sudah ada," katanya di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).

Alasan pemecatan itu kata Syaifullah karena mereka dianggap telah melakukan tindakan yang bisa merusak harkat dan martabat partai. Suharso dan kawan-kawannya diketahui pada Minggu (13/4) lalu mengumpulkan sejumlah 26 ketua DPW PPP di Bogor untuk menggalang dukungan memberikan sanksi kepada Suryadharma. Suryadharma dinilai telah melakukan tindakan yang merugikan partai karena hadir dalam kampanye Gerindra di Senayan beberapa waktu lalu.

Tindakan ini dinilai Suharso dan kawan-kawan telah mengakibatkan turunnya perolehan suara PPP. Namun hal itu dibantah Syaifullah. "Kalau yang disebutkan suara PPP turun karena itu, kita patut bertanya. PDIP juga tidak mencapai target. Gerindra juga yang targetnya 23 persen. PPP naik saja sudah syukur," katanya.

Dia juga membantah Suryadharma melakukan kampanye untuk Gerindra. Hal itu kata dia, merupakan salah satu bentuk komunikasi politik, karena sang ketua umum datang dengan mengenakan jaket PPP. "Pak Suryadharma memakai jaket PPP, tidak ada berkampanye untuk Gerindra. Hadir sebagai komunikasi politik," ujarnya.

Suryadharma sendiri yakin pemecatan Suharso tak akan memperuncing konflik dan mengganggu konsentrasi partai menghadapi pemilihan presiden. Apalagi menurut dia langkah itu didukung oleh semua pengurus Dewan Pimpinan Pusat. "Insya Allah enggak. Saya bisa atasi. hanya beberapa orang saja yang jadi pemicu," kata Suryadharma di Jakarta Kamis (17/4).

Meski menyebut Suharso dan empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang dipecat sebagai pemicu konflik, namun dia membantah pemecatan itu adalah upaya penyingkiran. "Bukan disingkirkan tapi diberikan pelajaran," kata Suryadharma.

Dia menduga ada pihak luar yang ingin mengacaukan PPP. Antara lain pihak yang tidak setuju PPP berkoalisi dengan Partai Gerindra. "Intinya itu. Intinya itu," papar Suryadharma. (dtc)

BACA JUGA: