JAKARTA, GRESNEWS.COM – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah telah mempengaruhi Presiden Joko Widodo dalam menunjuk calon Kapolri, Komjen Pol. Budi Gunawan yang belakangan berujung kisruh. Tudingan itu muncul menyusul  salah satu anggota Tim Sembilan Syafii Maarif yang mengungkapkan pencalonan Budi Gunawan karena desakan pihak tertentu.

Politisi senior PDIP Pramono Anung menuturkan pencalonan Budi sebagai calon Kapolri merupakan keputusan yang diambil Jokowi sendiri. Parmono menyangkal ada tekanan terhadap Jokowi dalam mencalonkan Budi. Sebab tentu tidak ada yang bisa menekan Jokowi. “Ini ujian kepemimpinan presiden,” ujar Pramono saat ditemui wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (29/1).

Pramono juga menyangkal adanya perintah atau desakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Budi Gunawan kepada Jokowi. Menurut Pramono, Megawati cenderung memberikan kebebasan pada Jokowi untuk mengambil sikap sebagai presiden.

Begitupun soal tudingan politisi PDIP Effendi Simbolon. Meskipun Effendi tidak secara spesifik mengatakan pencalonan Budi dipengaruhi Nasdem, tapi Effendi menegaskan bahwa ‘cengkeraman Nasdem pada Jokowi lebih besar dibandingkan PDIP.  

Menanggapi hal ini, politisi Nasdem Akbar Faizal  menegaskan Jokowi sendiri yang meminta pencalonan Budi pada Megawati pada 7 Januari 2015. Saat ditanya soal apakah ada hubungan intensifnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mendatangi istana dengan pencalonan Kapolri, ia menyangkalnya. Ia hanya menjawab Nasdem merupakan partai pendukung pemerintahan. Sehingga wajar kalau ketua umumnya datang ke istana untuk menemui presiden.

“Jangan berpikir dukungan partai politik hanya sampai setelah Jokowi terpilih. Kami harus jaga pemurnian dan ide-ide partai kami apakah dijalankan pemerintahan atau tidak," ujar  Akbar di sela rapat komisi III di DPR, Jakarta, Kamis (29/1). Menurutnya partainya tidak ingin memberikan cek kosong, kami menuliskan disitu. Ternyata ketemu antara agenda Jokowi dan agenda Nasdem.

Ia melanjutkan soal intensitas ketua umum lainnya jarang mendatangi istana, menurutnya tidak semua orang tahu kapan mereka mendatangi istana. Lalu terkait dengan pernyataan Ketua Tim 9 Syafii Maarif yang menyatakan Jokowi mengusulkan calon Kapolri bukan atas inisiatif sendiri, Akbar tidak langsung membenarkannya.

Namun Akbar mengakui ia menghargai tim tersebut. Tapi tim tersebut hanya tim independen. Sehingga seharusnya presiden mengikuti mekanisme sistem yang ada dengan mendengarkan masukan dari dewan pertimbangan presiden. Ia pun berharap tim ini tidak membuat rumit masalah yang telah ada.  

Terkait hal ini, politisi PKB Lukman Edy juga  juga mengatakan PKB netral soal pencalonan Budi. Pasalnya ia merasa ada ‘penumpang gelap’ dan nuansa politisnya kental saat pemilihan. ‘Penumpang gelap’ yang ia maksud terdiri dari sejumlah unsur diantaranya KPK, Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik.

“Sebaiknya para ‘penumpang gelap’ tersebut tidak terlibat terus menerus mencampuri persoalan KPK-Polri,” ujar Lukman pada wartawan di kesempatan terpisah.

BACA JUGA: