JAKARTA, GRESNEWS.COM – Menjelang 25 September 2014, partai-partai politik mulai melakukan lobi dan strategi untuk meloloskan wacana mekanisme pilkada langsung ataupun tak langsung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lolos atau tidaknya mekanisme pilkada tersebut disetujui secara bulat atau tidak, bergantung pada kader fraksi partai politik, apakah mereka akan solid dan patuh pada partainya, atau membangkang untuk mendukung arah lain.

Terkait hal ini, politisi Golkar, Indra J Piliang memprediksi pilihannya akan lebih banyak ke pemilihan langsung. Hal itu bisa terjadi menurutnya karena banyak juga kader partai termasuk di internal Golkar sendiri memilih opsi pilkada langsung. Karena itu itu, ia menambahkan, mekanisme penentuan sistem pilkada ini harus dilakukan secara terbuka.

"Kalau mereka pilih pilkada langsung, pecat ya pecat saja, sudah tidak terpilih lagi kok (dalam pileg)," katanya dalam diskusi di Resto Rarampa, Jakarta, Sabtu (20/9).

Ia menambahkan, jika fraksi-fraksi tersebut memilih pilkada langsung dalam paripurna mendatang, ia menilai sejak hari itu mereka telah berkampanye untuk diri sendiri menjadi calon kepala daerah. Indra sendiri mengaku telah melobi calon anggota legislatif yang gagal pada pileg lalu untuk mendukung pilkada langsung.

"Husni Iskandar tidak terpilih lagi. Ada Nurul Arifin, Hajriyanto Tohari, banyak politisi tangguh di Golkar yang tidak terpilih di pileg tapi punya peluang untuk menjadi calon kepala daerah. Peluang ini jangan mereka matikan sendiri," lanjutnya.

Indra menilai kader partai tidak perlu membunuh karir politik mereka sendiri hanya untuk kepentingan elit di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya. Ia menambahkan peluang untuk menjadi kepala daerah ini juga terbuka untuk partai lainnya yang ditekan oleh partainya untuk memilih pilkada tak langsung.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan partainya sudah tegas untuk mendukung pilkada secara langsung karena setelah mengkajinya masak-masak. Ia menilai 80% rakyat menginginkan pilkada langsung. "Sehingga fraksi Demokrat di DPR sudah pasti akan mengikuti garis kebijakan partainya," ujar Didi.

Ia menuturkan, pada paripurna nanti memang prediksinya perbandingannya antara pilkada langsung dengan tak langsung masih fifty-fifty. "Fraksi harus jeli dan melakukan strategi. Ini masih ada waktu lima hari. Sila ke-4 disini digunakan, forum musyawarah mufakat adalah yang terbaik. Kalau ingin mengimplementasikan dalam musyawarah mufakat, lobi-lobi tetap harus dilakukan," katanya menambahkan.

Didi menambahkan, paripurna DPR mendatang merupakan momen untuk menentukan suatu kebijakan, sehingga kalau musyawarah tidak mendapatkan titik temu, jalan terakhir dengan melakukan voting. Ia menuturkan voting juga harus dilakukan secara terbuka.

"Perlu transparan siapa yang membelot dari partai dan siapa yang patuh menjalankan perintah partainya," ujarnya.

BACA JUGA: