JAKARTA, GRESNEWS.COM – Paska pelantikan presiden terpilih Joko Widodo, fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melanjutkan agendanya untuk memilih pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Lobi yang terjadi antar fraksi nampaknya membuat anggota-anggota DPR untuk membagi posisi pimpinan di komisi secara proporsional agar tidak kembali terjadi deadlock.

Anggota DPR fraksi PDIP Aria Bima mengatakan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan akan dibagi secara proporsional. Ia menambahkan telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra untuk membahas hal ini. Hasilnya, kemungkinan porsi pimpinan komisi akan dibagi dengan jumlah 60% berbanding 40%.

"Untuk Koalisi Merah Putih (KMP) 60 dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 40, Tapi nanti kita lihat bagaimana simulasinya, karena kelihatannya proporsional itu hampir sama dengan proporsional umum atau hampir sama jumlahnya,” ujarnya usai pelantikan presiden terpilih di DPR, Jakarta, Senin (20/10).

Lebih lanjut, Ketua Umum PPP versi muktamar di Surabaya, Romahurmuziy mengatakan ia telah berkomunikasi dengan fraksi di KMP maupun KIH. Berdasarkan komunikasi yang dibangun kedua koalisi tersebut memiliki satu kesepahaman untuk membangun kebersamaan dengan membagi secara proporsional jumlah seluruh alat kelengkapan dewan dan komisi.

"Adapun proporsinya seperti apa masih terus dirundingkan, yang pasti InsyaAllah tidak ada fraksi yang tidak mendapat posisi," ujarnya di DPR, Jakarta, Senin (20/10).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa mendukung agar mekanisme yang dilakukan untuk memperoleh kursi pimpinan antara KIH dan KMP dilakukan dengan musyawarah. Ia berpendapat baik KMP maupun KIH sama-sama ingin menjalankan fungsi check and balance untuk kebaikan bangsa. Sehingga seyogyanya hal ini harus dibicarakan dengan duduk bersama. "Jangan di-voting," ujarnya di DPR usai pelantikan presiden terpilih di DPR, Jakarta, Senin (20/10).

Sebelumnya, sempat terjadi deadlock antara KMP dan KIH dalam menentukan mekanisme pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. KMP cenderung memilih voting sedangkan KIH lebih memilih musyawarah. Paska forum lobi, KMP melunak karena posisi PPP yang condong pada KIH untuk melaksanakan pemilihan pimpinan komisi melalui musyawarah secara proporsional. Akhirnya kedua kubu itu menyepakati mekanisme yang dipilih berdasarkan musyawarah. Adapun proporsi pimpinan yang dijatahkan untuk tiap fraksi akan dibicarakan paska paripurna penetapan anggota di masing-masing komisi.

BACA JUGA: