POLITIK
.jpg)
DPR: Tata kebijakan energi harus berkelanjutan, bukan instan
Kamis, 23 Februari 2012 | 12:21:58 | Bowo SantosoMenata kebijakan energi tidak dapat dilakukan secara instan dan parsial. Pasalnya, banyak yang berkepentingan dengan masalah energi yang harus dilibatkan, sehingga harus ditata secara cermat, komprehensif dan berkelanjutan. "BBM secara nasional digunakan 67 persen untuk transportasi, padahal kita tahu transportasi darat selalu diwarnai kemacetan."
.jpg)
Dewan nilai Perpres 15/2012 penuh tipu, untuk menindas rakyat
Kamis, 23 Februari 2012 | 11:59:54 | Bowo SantosoRieke mencontohkan, nelayan dengan kapal 11 GT dari Ciamis, Sukabumi dan Indramayu yang tidak bertambat labuh pada fasilitas pelabuhan perikanan akibat aturan tersebut, harus menunggu verifikasi, mengurus surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat di Bandung. Kemudian, tambah Rieke, hal serupa juga dapat terjadi pada nelayan dengan kapal 15 GT dari Pacitan, Cilacap dan Brebes.
.jpg)
Harga BBM naik, pemerintah langgar UU APBN 2012
Kamis, 23 Februari 2012 | 09:49:41 | Bowo SantosoKebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang sedianya akan diberlakukan pada awal April 2012 menunjukan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi. Pasalnya, dalam klausul 7 ayat 6 Undang Undang APBN 2012 menyatakan bahwa harga eceran BBM tidak naik.
.jpg)
SBY: BBM naik, BLT bisa ada lagi
Kamis, 23 Februari 2012 | 09:09:00 |Presiden SBY mengatakan dengan perkembangan situasi saat ini terutama kenaikan harga minyak mentah dunia, maka pemerintah akan mengajukan usul ke DPR untuk mempercepat pembahasan APBN Perubahan yang semula biasanya dibahas pada pertengahan tahun menjadi dalam waktu dekat.
Pemerintah tularkan virus dusta ke masyarakat
Kamis, 23 Februari 2012 | 06:06:06 | Bowo SantosoPemerintah dianggap terlalu banyak mengajarkan praktik-praktik kebohongan terhadap rakyat. Pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, menyebut ada sembilan poin kebohongan yang telah dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. "Pertama, kebohongan kampanye Pilpres 2009 yang menyatakan target RPJMN 2004-2009 tercapai," ujar Ichsanuddin.
Seleksi BPK harus seketat uji calon pimpinan KPK
Kamis, 23 Februari 2012 | 03:03:03 | Wahyu Romadoni"Jangan lagi terjadi ketimpangan kualitas pelaksanaan fit and proper test antarkomisi di DPR RI. Kita ketahui bersama bagaimana ketatnya Komisi III melakukan fit and proper test Komisioner KPK. Tentu publik akan bertanya-tanya jikalau Komisi XI tidak melakukan pola yang setimpal dengan Komisi III itu," kata Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus.
Empat pilar kebangsaan obat konflik DPR
Kamis, 23 Februari 2012 | 00:02:00 | Bowo SantosoPerseteruan antar fraksi di DPR-RI diduga karena para legislator gagal dalam mengimplementasikan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ketua MPR RI, Taufik Kiemas, konflik antar fraksi yang kerap terjadi di DPR RI lantaran tidak adanya semangat kebersamaan yang terbentuk dari empat pilar kebangsaan itu.
KPU DKI Jakarta diminta transparan
Rabu, 22 Februari 2012 | 22:22:00 |Robby mengatakan, tak dapat dipungkiri lagi berbagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran kerap terjadi dalam setiap proses penyelenggaran Pemilukada DKI, seperti dukungan atau KTP fiktif bagi calon independen, tidak transparannya para penyelenggara Pemilukada, adanya pemilih ganda dan ghost voters, hingga pada penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan Pemilukada.
Masih berantakan, Pemerintah diminta perbaiki RUU Kamnas
Rabu, 22 Februari 2012 | 17:35:00 | Yudi RahmatKomisi I DPR mengembalikan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) kepada Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan karena RUU tersebut belum sistematis. Format kewenangan TNI dan Polri dinilai masih tumpang tindih. Selain itu, pihak-pihak di internal Pemerintah saling mempertentangkan usulan masing-masing.
Timsel KPU dan Bawaslu masih belum transparan
Rabu, 22 Februari 2012 | 16:42:00 | Yudi RahmatMenurut Girindra, UU KIP telah memberikan jaminan agar informasi tersebut dapat dibuka. Jika anggota Timsel tidak mau memberikan informasi seputar alasan tidak diloloskannya calon dalam tahapan seleksi dengan alasan etika atau menganggap data tersebut rahasia, Girindra menilai anggota itu telah kehilangan salah satu syaratnya untuk menjadi anggota Timsel sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggaran Pemilu.
-
elly anggraeni, MK ingin beri efek jera bagi para buaya darat
Ada peraturan mk seperti ini yang men-sahkan anak-anak hasil nikah siri, selingkuh, kumpul kebo dan sejenisnya menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. tapi apabila ada pengingkaran dari san... -
alidin, Darmansyah Husein siap pimpin Bangka Belitung
Saya mendoakan semoga bapak darmansyah husein menang dalam pemilihan gubernur di daerah bangka belitung,ini nomor telepon saya,081281240111
-
silvia devi soembarto, Mimpi kali yee... Nasdem mampu saingi Golkar
Dengan abang sombong dan gelap mata seperti itu tanpa memberikan kesempatan kepada sekelompok manusia lain yang menginginkan perubahan kearah yg lebih baik diarah inin, berarti abang mempunyai jiwa yg...
-
alidin, Darmansyah Husein siap pimpin Bangka Belitung
Saya sangat mendukung kepada bapak darmansyah husein sebagai orang nomor 1 di daerah bangka belitung
-
lukebiring, RI diberi tenggat Februari 2012 sebelum di-blacklist FATF
Lagi2 indonesia di warning fatf!... tapi timbul pertanyaan, negara singapura saja belum memenuhi salah satu syarat international rejim anti pencucian uang, kalo bisa saya ingatkan lg syarat tsb yaitu ...
Berita Terpopuler
.jpg)
.png)