JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad untuk merebut pasar ekspor produk perikanan dari dalam negeri ke Uni Eropa, yang selama ini dikuasai oleh Vietnam. Dia menegaskan, peluang itu sangat besar menyusul kartu kuning yang dikenakan ke Vietnam oleh Uni Eropa lantaran telah melanggar perjanjian illegal fishing yang telah disepakati.

"Vietnam sudah kena kartu kuning, dia baru dikenakan kartu kuning minggu kemarin dari Uni Eropa karena nyuri terus. Dia tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberhentikan orang-orangnya yang melakukan illegal fishing," kata Susi saat ditemui di Jakarta, Senin (30/10).

Menurutnya, kartu kuning yang diberikan kepada negara tersebut berpeluang membuat produk perikanannya yang selama ini diekspor ke Uni Eropa akan diboikot untuk masuk. "Kalau mereka (Vietnam) nanti dapat merah kan bisa diblok, kalau kartu kuningnya enggak ada perbaikan, langsung merah. Biasanya orang Eropa patuh karena marketnya bisa boikot," terang Susi.

Salah satu produk Vietnam yang sudah dilarang masuk ke Uni Eropa fillet ikan Dori (Patin) yang memiliki kandungan tripolyphosphate yang melebihi ambang batas. Hal ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengambil pasar ekspor ikan patin yang selama ini diambil oleh Vietnam ke Uni Eropa dan juga Amerika Serikat (AS).

"Vietnam kan kena banned (boikot) Amerika Serikat produknya yang pangasius atau ikan patin. Jadi dia enggak boleh lagi ekspor ke AS karena kebanyakan chemical content," ucapnya.

"Kita ingin kerahkan ramai-ramai nih ngawasin, supaya penyelundupan tidak terjadi lagi di Indonesia, sehingga nanti petani Patin kita bisa bermanfaat dan bisa ekspor ke Amerika Serikat," tegas Susi.

Sebelumnya, Susi memastikan, langkah memerangi illegal fishing bukan untuk sekedar gagah-gagahan, namun membuktikan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Susi menegaskan, laut sudah lama tidak diperhatikan. Ini terlihat dari data sensus terakhir, selama 2003-2013 ada penurunan jumlah rumah tangga nelayan sampai 50%. Stok ikan turun lebih dari 100%.

"Ini yang menunjukkan bahwa laut telah lama tidak kita perhatikan dan telah lama tidak menjadi sumber kesejahteraan warga Indonesia," ungkap Susi saat persiapan penenggelaman kapal di Selat Lampa, Natuna, Minggu (29/10).

Data lainnya, kata Susi, Indonesia kehilangan 115 eksportir legal pada periode yang sama. Sementara negara tetangga terus mengalami peningkatan ekspor, padahal sumber dayanya tak sebanyak Indonesia.

"Melihat dari angka-angka ini tentu sudah saatnya kita bangkit. Kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Namun kondisi ke depan harus kita betulkan dan jadikan momen merebut kembali kemenangan kedaulatan ekonomi kemaritiman kita," jelasnya.

Laut juga garis terdepan Indonesia, sebab berbatasan langsung dengan banyak negara. Maka Susi selalu mengingatkan pentingnya menjaga laut Indonesia. "Sisi maritim harus merubah mindset kita semua. Keamanan laut, penjagaan laut daripada kejahatan-kejahatan baik pencurian ikan maupun lainnya jadi salah satu prioritas utama. Angkatan udara dengan kekuatan patrolinya juga kepolisian dengan polair-nya, semua bahu membahu, bakamla, kejaksaan, dengan dibentuknya satgas 115 itu menunjukkan komitmen presiden kepada bangsa kita," terang Susi

"Bahwa laut harus kita amankan. Bahwa laut adalah milik kita. Dan hasilnya dengan penenggelaman kapal selama dua tahun ini sejumlah 317 kapal plus kita tambahkan hari ini simbolik 17 dan akan dilanjut dengan 30 lainnya, dan juga nanti tambahan lagi yang kita tangkap dari pencuri ikan di wilayah laut kita," paparnya.

Dalam tiga tahun terakhir, stok ikan yang tadinya di 2014 hanya 6,5 juta sekarang menjadi 12,5 juta. Konsumsi ikan juga naik 7 kg per kapita per tahun. Artinya, Susi menjelaskan, rakyat Indonesia sudah makan ikan dalam satu tahun terakhir mencapai 1 juta 750 ton. "Bila itu dinilai dengan satu dolar per kilogram, itu adalah nilai ekonomi sebesar US$ 1,75 miliar kalau dirupiahkan itu lebih dari Rp 3.000 triliun," tegas Susi.

Dalam semester I-2017 kenaikan ekspor ikan mencapai 30% dari yang rata-rata per tahun US$ 4,6 miliar. Sampai dengan akhir tahun diproyeksi bisa di atas US$ 5 miliar. Susi meminta seluruh pihak mengubah persepsi. Industri perikanan dan kelautan bukan tentang kapal raksasa yang selama ini menjadi penyebab hancurnya terumbu karang dan mengangkut bibit-bibit ikan.

"Kita kelola wilayah laut kita dengan berkelanjutan. Karena kita ingin laut menjadi masa depan bangsa, bukan hari ini, bukan anak kita saja, bukan cucu kita, tapi juga cicit cicit dari cicit kita," pungkasnya. (dtc/mag)