Pemerintah Siap Hadapi Gugatan HTI

Sabtu, 22 Juli 2017, 09:00:00 WIB - Peristiwa

Markas Ormas HTI (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah siap mengikuti aturan hukum terkait gugatan yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pemerintah membubarkan organisasi tersebut. Direktur perdata, Dirjen Hukum Umum Kemenkum HAM, Daulat Silitonga mempersilakan HTI bila akan menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini demokrasi, berjuang lewat proses pengadilan," kata Daulat dalam diskusi di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat, (21/7)

Daulat mengatakan ada hak yang boleh digunakan oleh HTI usai dibubarkan. Pemerintah akan mengikuti proses hukum yang ditempuh oleh HTI. Dirinya mengatakan pemerintah menghormati setiap keputusan hukum dari PTUN. "Ketika dianggap tidak cukup oleh pengadilan, ya kita akan tunduk dan patuh. Jadi jalurnya ada unsur demokratis," paparnya.

Daulat meyakini pemrintah tetap menang menang meski digugat. Pembubaran surat status badan Hukum HTI dilakukan dengan matang dan penuh pertimbangan. "Kita kan mencabut ada dasar hukumnya. Jadi dalam menjaga ranah demokrasi, apabila ada yang tidak puas atas putusan. Itu ada ranahnya, ya silakan (gugat)," imbuhnya.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah resmi dibubarkan dengan pencabutan status badan hukum oleh Kemenkum HAM. Selain itu, seluruh kegiatan yang mengatasnamakan HTI juga dilarang. HTI menyampaikan akan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Perlawanan hukum kami nanti ke PTUN," ujar juru bicara HTI Ismail Yusanto.

Saat dikonfirmasi terkait kapan HTI akan mengajukan gugatan terkait pencabutan status badan hukum tersebut, Ismail hanya menjawab singkat. "Segera ya," katanya.

Pemerintah melalui Kemenkum HAM menjelaskan alasan pencabutan status badan hukum HTI demi menjaga keutuhan NKRI. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM Freddy Harris menegaskan pencabutan tersebut berdasarkan data. Selain itu, telah dilakukan pula koordinasi dengan seluruh pihak yang berada di bawah Kemenkum HAM.

"Untuk merawat eksistensi UUD 1945 dan keutuhan NKRI, maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu Nomor 2/2017 terhadap ketentuan badan hukum HTI dicabutMengenai ormas perkumpulan HTI sesuai penemuan tanggal 8 Mei 2017, pemerintah perlu mengambil langkah hukum terhadap HTI," ujar Freddy.

Pemerintah mempersilakan pihak HTI untuk menempuh jalur hukum jika keberatan dengan keputusan tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Silakan mengambil jalur hukum," kata Freddy.

Selain itu, setelah resmi dibubarkan, polisi juga memastikan seluruh kegiatan yang mengatasnamakan HTI dilarang. Jika ada massa HTI yang tetap melakukan kegiatan seperti unjuk rasa di bawah bendera HTI, polisi akan menindak secara tegas.

"Secara organisasi, mereka kan sudah dibubarkan. Kemudian kalau mereka mau melaksanakan unjuk rasa, (polisi) tidak akan diberikan (izin), tidak akan diterima pemberitahuannya karena sudah tidak sah. Sudah tidak diakui. Kalau mereka unjuk rasa atas nama HTI, pasti akan langsung dibubarkan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. (dtc/mag)

Komentar