KIPP: KPU Sudah Wajib Lakukan Verifikasi Faktual

Minggu, 18 Juni 2017, 09:00:00 WIB - Peristiwa

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersalaman dengan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (kiri) sebelum memulai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya sudah melaksanakan tahapan Pemilihan Umum 2019 yaitu berupa verifikasi faktual terhadap parpol calon pesera pemilu. "Meski pembahasan revisi UU Pemilu belum selesai, namun ada dasar hukumnya yaitu UU No 11 tahun 2011 tentang Pemilu," kata Kaka Suminta, kepada gresnews.com, Senin (18/6).

Kaka mengatakan, sesuai UU tersebut, verifikasi faktual partai Politik Peserta Pemilu sudah harus dilakukan 22 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. "Karena itu, verifikasi seharusnya sudah bisa dilaksanakan sejak tanggal 17 Juni," ujarnya.

Selain KPU, kata Kaka, Bawaslu juga harus segera mengawasi tahapan pelaksanaan tahapan Pemilu tersebut. "Bawaslu harus mengawasi proses verifikasi Partai Politik Perserta Pemilu sebagaimana amanat undang-undang," tegas Kaka.

Dia menilai, berlarutnya pembahasan UU Pemilu telah membuat Pansus RUU Pemilu DPR telah kehilangan basis legitimasinya untuk meneruskan proses pembahasan RUU Pemilu. "Pansus telah gagal menghasilkan Undang-Undang pada waktunya, agar ada kepastian hukum dan tidak menghamburkan angaran negara," ujarnya.

Karena itu, kata Kaka, presiden sebagai penanggungjawab akhir pelaksanaan pemilu segera mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum dan terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan hukum. "Kami meminta kepada semua pihak untuk memperhatikan masalah ini denga seksama, dan melakukan langkah konkret untuk mengatasi kebuntuan politik terkait kasus Pansus RUU Pemilu DPR," ujar Kaka.

Berdasarkan hal tersebut, ujar Kaka, KIPP akan melakukan langkah hukum dan etik kepada lembaga peradilan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas potensi hukum dan etik yang timbul karena tidak dilaksanakannya undang-undang, secara konstitusional. "Pasalnya, sampai saat ini beberapa tahapan, termasuk penetapan tahapan dan persiapan pelaksanaanPemilu 2019 belum dilakukan oleh KPU," pungkasnya. (gresnews.com/mag)

Komentar