RUU Penyelenggaraan Sumbangan Tingkatkan Akuntabilitas Sumbangan

Sabtu, 17 Juni 2017, 11:00:00 WIB - Peristiwa

Penggalangan dana kemanusiaan (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penyusunan RUU (Rancangan Undang-undang) Penyelenggaraan Sumbangan dinilai urgen untuk menggantikan UU No. 9/1961 Tentang PUB (Penggalangan Uang dan Barang) yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan filantropi di Indonesia. "RUU tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan sumbangan, serta mencegah penyalahgunaan dalam penggalangan, pengelolaan dan pendayagunaannya," kata Deputi Bidang Pengelolaan Sumberdana Bantuan Sosial Kementerian Sosial Serimika Br Karo, dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Sabtu (17/6).

Selain itu, kata dia, RUU ini juga diharapkan bisa memfasilitasi dan mendukung kegiatan filantropi (kedermawanan sosial) yang sekarang tengah marak dan berkembang pesat di masyarakat. Dalam rangka itu, pada Jumat (16/6), Oxfam bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Spektra Surabaya, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Perhimpunan Filantropi Indonesia menghelat acara Konsultasi Publik Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Sumbangan. Acara tersebut digelar di Hotel Haris dan Convention Gubeng, Surabaya.

Direktur Perhimpunan Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengatakan, penyusunan regulasi baru dibutuhkan karena dalam 15 tahun terakhir kegiatan filantropi atau kedermawanan sosial serta penggalangan sumbangan masyarakat tengah berkembang pesat di Indonesia. Tingkat kedermawanan masyarakat sangat tinggi yang didorong oleh ajaran keagamaan dan tradisi gotong royong.

Ratusan organisasi filantropi dan organisasi nirlaba bermunculan, mulai dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan berbasis keagamaan sampai organisasi komunitas. Sementara potensi sumbangan masyarakat terus meningkat dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah per tahun. "Meningkatnya sumbangan masyarakat ini telah memberikan momentum bagi berkembangnya kegiatan penyelenggaraan sumbangan (fundraising), khususnya saat terjadi bencana alam atau bencana sosial," papar Hamid.

Sayangnya, pesatnya perkembangan filantropi belum ditopang regulasi atau kebijakan yang kondusif. UU No. 9/1961 Tentang PUB (Penggalangan Uang atau Barang) yang menjadi payung hukum utama kegiatan penggalangan sumbangan dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan filantropi dan penggalangan sumbangan di Indonesia. Selain menerapkan mekanisme perijinan dan pelaporan yang sangat ketat dan masa berlakunya cukup singkat (3 bulan), beberapa ketentuan dalam UU ini juga dinilai sudah ketinggalan zaman, seperti pengaturan ruang lingkup sumbangan, dana operasional, sampai pengenaan sanksi dan hukuman bagi organisasi yang melanggar.

Sejak tahun 2016 beberapa organisasi filantropi dan nirlaba serta didukung kementerian sosial menginisiasi perumusan RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk menggantikan UU PUB. Dibandingkan dengan UU PUB, isi atau ketentuan-ketentuan dalam RUU tersebut jauh lebih rinci dan lengkap. Sebagian isi RUU ini mengadopsi ketentuan yang ada dalam UU PUB, seperti perizinan, tujuan penyelenggaraan sumbangan, cara dan metode penggalangan sumbangan, biaya operasional, pelaporan sampai pengenaan sanksi bagi lembaga yang melanggar.

Namun, ketentuan-ketentuan itu dicoba untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu, RUU PUB juga mengatur beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam UU PUB, seperti perlindungan terhadap hak-hak donatur, pemisahan fungsi lembaga pengumpul, pengelola dan penyalur sumbangan, sampai pembentukan badan atau komisi independen yang mengatur penyelenggaraan sumbangan

Salah satu isu kunci yang menjadi perhatian dalam RUU ini adalah persoalan perizinan. Banyak pihak yang melihat mekanisme perizinan yang diterapkan di UU PUB sudah tidak relevan dan membatasi partisipasi warga negara yang ingin membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial melalui penyelenggaraan sumbangan.

Karena itu, mekanisme perizinan diusulkan dipermudah dan disederhanakan agar memudahkan dan memfasilitasi berbagai inisiastif penggalangan sumbangan. Namun, kemudahan dalam perizinan ini nantinya harus diikuti dengan pengawasan ketat dan penindakan yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan sumbangan.

Isu kunci lainnya adalah mengenai pihak-pihak yang diizinkan menggalang sumbangan publik. Jika di UU PUB izin penggalangan sumbagan hanya diberikan kepada organisasi berbadan hukum, banyak yang mengusulkan agar semua pihak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sumbangan, termasuk komunitas dan individu yang saat ini banyak menggalang sumbangan melalui media sosial dan platform crowdfunding. Namun, usulan ini juga memunculkan tantangan terkait aspek pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Kasus penyalahgunaan sumbangan yang dilakukan oleh Cak Budi beberapa bulan lalu menjadi contoh betama sulitnya mengatur dan mengawasi penggalangan sumbangan oleh individu. Selain itu, munculnya profesi fundraiser (penggalang sumbangan) dan konsultan fundraising serta platform crowdfunding yang berperan dalam kegiatan fundraising juga menjadi tantangan baru dalam pengaturan pengelolaan sumbangan yang harus diatur agar bisa berperan optimal.

Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak donatur juga mendapat perhatian khusus, seperti hak mengetahui visi misi organisasi, mengetahui pegelola organisasi, serta mendapatkan laporan pertanggungjawaban. Regulasi ini juga diharapkan memberikan jaminan perlindungan dan keamanan data-data donatur di lembaga penyelenggara sumbangan agar tidak dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan kepada pihak lain.

Apresiasi terhadap donatur diharapkan bisa diwujudkan melalui pengakuan terhadap sumbangan donatur, tidak menyembunyikan dan menghilangkannya dalam promosi atau publikasi sumbangan, serta tidak mengklaimnya sebagai donasi penyelenggara sumbangan. Apresiasi juga bisa dilakukan dengan melibatkan donatur dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pendayagunaan sumbangan.

Selain itu, RUU tersebut juga diharapkan bisa mengakui, mengapresiasi dan mempromosikan regulasi internal yang disusun pegiat filantropi dan nirlaba di Indonesia, seperti Kode Etik Filantropi, Pedoman Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan, dll. Regulasi internal ini diharapkan bisa melengkapi UU yang ada, khususnya pengaturan masalah etika.

Karena, banyak persoalan etika dalam kegiatan sumbangan yang tidak bisa diatur dan diatasi dengan hukum formal, melainkan dengan regulasi internal berupa kode etik, pedoman atau standar etik.zMasukan dan rekomendasi dari para pegiat filantropi diharapkan bisa diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Sumbangan. Karena, kebijakan ini akan berpengaruh pada stategi pendanaan dan keberlanjutan organisasi-organisasi tersebut.

Lebih dari itu, RUU ini nantinya akan menentukan perkembangan dan kemajuan sektor filantropi dan fundraising di Indonesia. "Jika nantinya menghambat gerakan filantropi, maka yang dirugikan adalah jutaan rakyat indonesia yang selama ini menjadi penerima manfaat dari program dan layanan organisasi-organisasi filantropi tersebut," tegas Hamid Abidin. (gresnews.com/mag)

Komentar