Selama ini tak ada perhatian dari elit TNI dan Polri untuk kegiatan ilegal ini, masing-masing elit cenderung permisif.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Parlemen telah mengesahkan RUU Disiplin Militer menjadi UU. Diharapkan UU ini dapat meminimalisir bentrok antara anggota TNI dan Polri yang kerap terjadi. Efektifkah?

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil mengatakan UU Disiplin Militer tersebut salah satu bentuk respon DPR atas fenomena yang berkembang di masyarakat. Salah satunya konflik dan bentrok yang melibatkan anggota TNI, baik dengan anggota Polri maupun masyarakat.

"Barangkali UU Disiplin Militer ini bisa menjawab mengurangi bentrok TNI dan Polisi," kata Nasir kepada Gresnews.com, Kamis (25/9).

Meskipun telah ada UU yang mengatur perilaku anggota TNI, namun itu belum cukup. Yang terpenting untuk mengurangi bentrok ke alat negara ini tergantung pucuk pimpinan. Sebab kerap terjadi kebijakan yang dilakukan pucuk pimpinan kedua institusi ini menyuburkan benih-benih konflik.

Sebut saja, misalnya penunjukan penasihat TNI kepada pengusaha sekaligus pemilik Mayapada Grup Dato M Thahir. Nasir menilai penunjukan bisa memberikan pengaruh dan memunculkan konflik kepentingan.

"Kalau pucuk pimpinan bisa memberikan teladan kemudian mengawasi dengan baik, bentrok juga tak akan terjadi," kata Nasir.

Selain itu, kata Nasir, konflik TNI dan Polri juga dilatari faktor kesejahteraan. Sejak reformasi, TNI kembali ke barak. Bisnis TNI yang dulu menggurita makin tak ada akibatnya sumber ekonomi TNI kian seret.

Anggaran mereka terbatas dan tak lagi bebas seperti masa orde baru. Tak heran jika ada oknum TNI yang terlibat dalam backing tempat hiburan malam maupun lahan parkir serta kegiatan ilegal seperti penimbunan BBM. Sementara Polri sendiri sejak pisah dengan TNI menjadi lebih sejahtera .

"Ini soal rezeki saja, dari sisi ekonomi TNI menderita sebaliknya polisi hura-hura dari sisi itu (ekonomi)," kata Nasir.

Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan selama ini tak ada perhatian dari elit TNI dan Polri untuk kegiatan ilegal ini, masing-masing elit cenderung permisif. Tak jarang para atasan menugaskan bawahannya untuk mengawal pengusaha tertentu dan honornya di bagi dua dengan atasan.

"Bahkan, ada elit tertentu yang mengangkat pengusaha koleganya menjadi "penasehatnya"," kata Neta.

Aksi-aksi atasan seperti inilah yang kerap memberi angin pada bawahan untuk saling berebut lahan, yang akibatnya sering memicu konflik. Sepanjang para atasan tidak menertibkan sikap dan perilakunya, jangan harap bentrokan di jajaran bawah bisa dihentikan.

Perkembangan penyelidikan bentrokan TNI dan Polri, Mabes Polri sendiri masih menunggu hasil investigasi Tim Gabungan TNI-Polri yang melakukan investigasi. Mabes Polri berharap kasus tersebut dapat segera terungkap bagaimana kronologis sebenarnya, sehingga dapat disampaikan hasilnya ke masyarakat.

"Mari berikan kesempatan kepada beliau-beliau yang berada di dalam tim untuk bekerja, sehingga dapat terungkap siapa yang harus bertanggung jawab," kata Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto.