Ngotot PT 20 Persen, Pemerintah Dituding Ingin Usung Calon Tunggal

Rabu, 12 Juli 2017, 09:00:00 WIB - Peristiwa

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ketiga kanan) memberikan keterangan pers sebelum rapat kerja dengan Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sikap pemerintah yang ngotot ingin mematok angka Presidentail Threshold di angka 20-25% disayangkan para anggota Pansus RUU Pemilu. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria menilai, jika pemerintah tak ngotot, sebenarnya tidak sulit untuk memutuskan RUU ini. "Memang dalam RUU Pemilu ini dari lima isu yang muncul merucut kepada satu isu, yaitu ambang batas pencalonan presiden. Kalau pemerintah mengikuti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka pemerintah tidak bisa ngotot dengan dua puluh persen. Sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini illegal kalau ada PT. Karena pemilu serentak ini memang baru pertama dilakukan," ujar Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7), seperti dikutip dpr.go id. Kalau tetap ada PT, lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, maka ia meyakini akan banyak pihak yang menggugatnya, karena bertentangan dengan keputusan MK. Dan ia akan menunggu apakah MK akan mengabulkan atau menolak jika kelak ada gugatan terkait hal itu. Dalam kesempatan itu pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, niat pemerintah mengusung PT 20-25% disinyalir karena pemerintah ingin mengusung calon tunggal. Dia mewanti-wanti agar pemerintah mengurungkan niat itu. Karena jika itu terjadi maka akan dipertanyakan apa fungsi partai politik selama ini. Menurutnya berdemokrasi itu bukan saja partisipasi, tapi juga harus ada kompetisi dan kontestasi. "Jika semua itu dipikirkan bersama maka tidak akan ada kata deadlock," tegas Zuhro. Ia juga mengingatkan agar dalam merevisi Undang-Undang Pemilu ini juga harus berpikir jangka panjang. Kalau tidak,maka pada pemilu 2024 nanti akan menghadapi hal yang sama dan fatal. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto menilai, sejatinya jika pemerintah bijak, tidak ada muncul isu kembali ke undang-undang yang lama, bahkan isu menerbitkan Perppu dengan menarik diri dari pembahasan pemilu. Karena ada mekanisme musyawarah untuk mufakat. Bahkan jalan terakhir voting atau pengambilan suara. Di sini politisi fraksi PAN ini juga berharap jangan sampai ada semangat "menghabisi" pihak lain dalam pembahasan RUU Pemilu ini. "Jangan menarik dirilah, tidak elok. Apalagi RUU ini menyangkut kepentingan rakyat, jangan pula kembali ke UU Pemilu yang lama," tambah Yandri. (mag)

Komentar