Banyaknya demo buruh dan berbagai ancaman dari apindo merupakan bukti tidak adanya trust (kepercayaan) aktor HI (buruh dan pengusaha) kepada pemerintah.

JAKARTA - Menakertrans, Muhaimin Iskandar dan Komisi IX mengevaluasi kinerja Kemenakertrans selama 2012 melalui pertemuan yang digelar, Senin (21/1).

Sekretaris Jenderal OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), Timboel Siregar, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (22/1), menjelaskan 2012 merupakan tahun buruk bagi Hubungan Industrial (HI) di Indonesia, pelaku HI tidak percaya pada kinerja Kemenakartrans.

Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas permasalahan HI di indonesia bisa dijadikan dasar untuk menilai kinerja Kemenakertrans secara institusi dan Menakertrans.

Banyaknya demo buruh dan berbagai ancaman dari apindo merupakan bukti tidak adanya trust (kepercayaan) aktor HI (buruh dan pengusaha) kepada pemerintah.

Masalah upah minimum dan sistem kerja OS merupakan dua masalah pokok yang akan terus menjadi pemicu konflik HI. Kemenakertrans tidak tegas dan cenderung cari selamat. Untuk masalah OS, Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 belum juga menjadi sarana perbaikan kondisi OS di Indonesia.

Walaupun sudah membatasi di lima jenis pekerjaan tetapi Permenakertrans tersebut lemah dalam penegakkan hukum, sehingga kondisi di tempat kerja tidak akan banyak berubah.

Terkait upah minimum, banyaknya penangguhan upah minimum karena didorong adanya surat edaran Kemenakertrans ke gubernur seluruh Indonesia menjadi proses penihilan buruh untuk mendapat upah layak.

Permenakertrans yang mengatur 60 item upah layak juga akan menjadi pemicu konflik HI. Tidak hanya masalah HI, masalah TKI juga terus terjadi dan sepertinya tidak ada terobosan kongkrit Kemenakertrans atas masalah ini.

Selain itu belum selesainya pembahasan regulasi operasional terkait BPJS Ketenagakerjaan (RPP jaminan Pensiun, RPP jaminan hari tua, RPP Jaminan Kematian dan RPP jaminan Kecelakaan kerja) yang menjadi tanggungjawab dan dilakukan Kemenakertrans merupakan bukti bahwa Manaktertrans tidak serius terhadap implementasi jaminan sosial.