Pemerintah tak Lindungi Pejabat Kena OTT KPK

Minggu, 27 Agustus 2017, 07:00:00 WIB - Peristiwa

Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono keluar dari gedung KPK, usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Jumat (25/8) dini hari. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengataka, pemerintah tidak akan melindungi pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, kata dia, pemerintah akan segera mengambil indakan terhadap pejabat terkena OTT tersebut.

'Siapa saja yang terkena OTT maka pemerintah tidak akan memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan, dan segera yang bersangkutan akan diambil tindakan dibebastugaskan, dipecat dari jabatannya,' kata Pramono menjawab wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah pada acara Wisuda Ke-85 Periode III Tahun 2017 Progam Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (26/8), seperti dikutip setkab.go.id.

Pramono mengungkapkan hal itu terkait dengan adanya pejabat yang terkena OTT KPK yaitu Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Antonius tertangkap tangan oleh KPK karena menerima suap sebesar Rp20,7 miliar terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Pramono menegaskan, sikap pemerintah ini berlaku bagi siapa saja, bukan hanya Dirjen Perhubungan Laut, tapi berlaku bagi siapa saja pejabat yang terkena OTT. 'Ke depan, kalau ini terjadi lagi (OTT kepada pejabat) maka pemerintah akan segera membebaskan dari jabatannya, dan meminta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya,' ujarnya.

Sementara itu, KPK membuka kemungkinan tersangka suap Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono sebagai justice collaborator. Untuk mewujudkan hal itu, ada syarat yang harus dipenuhi Tonny sebagaimana justice collaborator lainnya.

'Kalau memang tersangka mengakui perbuatannya, kemarin kita dengar di luar menyampaikan mengakui menerima, dan itu disampaikan ke penyidik secara utuh indikasi keterlibatan pihak lain memang ada dan kasus-kasus lain yang diketahui,' tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan (25/8).

'Maka sebenarnya ada fasilitas hukum sebagai justice collaborator (JC) yang mungkin bisa dimanfaatkan. Dan ini sebenarnya menguntungkan untuk tersangka,' lanjutnya.

Hal menguntungkan bagi tersangka dengan menjadi justice collaborator salah satunya sebagai pertimbangan keringanan hukuman. Pada Kamis (24/8), Tonny sempat mengakui menerima gratifikasi dan meminta maaf. KPK tentu berharap informasi ini disampaikan kepada penyidik bersama detail informasi lainnya soal asal uang dan pemberi suap.

'Kita tahu ada tiga (kartu) ATM lain yang juga diduga diberikan oleh pihak lain yang terkait dengan proyek dan kemenangan Dirjen di Kemenhub. Dan ada 33 tas yang lain yang kita dalami terus-menerus,' kata Febri. (dtc/mag)

Komentar