Jakarta - Kasus pertikaian antara aparat Polri versus TNI membuktikan masih adanya rivalitas diantara kedua alat negara tersebut. Situasi ini makin diperparah dengan minimnya efektivitas kontrol dari masing-masing institusi serta ketidakjelasan penyelesaian hukum sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan.

"Ini akibat dari penataan sistem pertahanan TNI yg masih menggunakan cara Orde Baru (orba), dimana TNI dibiarkan hidup di tengah masyarakat. Di sisi lain, Polri merasa lebih berkuasa," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, di Jakarta, Rabu (25/4).

Kasus bentrokan terkini yakni di Gorontalo antara personel Brigadir Mobil (Brimob) Polda Gorontalo melawan Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) yang meletup pada Minggu (22/4) dini hari. Akibat insiden itu ada enam personel Kostrad yang menjadi korban terluka.

Pendapat Haris ini bertolak belakang dengan keterangan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono yang memastikan bahwa insiden itu hanya dipicu oleh kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

Sesuai data Kontras, sedikitnya telah terjadi 27 peristiwa bentrok atau pertikaian terjadi antara aparat Polri dan TNI sejak tahun 2005 silam. Sebanyak tujuh personel Polri tewas sementara 32 lainnya terluka akibat perseteruan tersebut. Sementara dari TNI, tiga orang meninggal dan 15 korban terluka.

Terkait penyelesaian kasus bentrokan Polisi versus TNI, lanjut Haris, tidak ada penyelesaian hukum. Hanya penyelesaian secara adat saja, artinya dikembalikan ke  institusi masing-masing. "Alhasil, bentrokan hanya akan bermunculan dari tahun ke tahun," sambungnya.

Diceritakan Haris, berbagai sebab melatarbelakangi perseteruan antara Polri dan TNI. Mulai dari perebutan wanita hingga mabuk, menolak ditilang, solidaritas karena teman ditahan hingga penimpukan atau penyerbuan kantor polisi. Dia berharap, kedepan akan terjadi perbaikan sehingga bentrokan dapat dieliminasi.
"Solusinya, amandemen peradilan militer. Yang kedua, perbaiki kelakuan arogan polisi. Tarik militer dari wilayah sipil," pungkas Haris.

BACA JUGA:
Tags