DPR: Izin RS Mitra Keluarga Mesti Dicabut

Rabu, 13 September 2017, 07:00:00 WIB - Peristiwa

Seorang pasien menjalani proses relaksasi otot menggunakan sinar infra merah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (11/9). RSUD Kajen meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas rumah sakit berupa ruang cuci darah (Hemodialisa), mesin pemindai CT Scan, ruang Fisioterapi dan unit sterelisasi alat terpadu (Central Sterile Supply Department. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Keluarga dicabut. Tujuannya agar menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam ‘Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.

Dia menegaskan, pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, melainkan masyarakat tetap membayar. Hanya saja yang membayar adalah negara.

"Anggaran untuk kesehatan itu sekitar Rp34 triliun. Jadi, kalau RS Mitra Keluarga mengembalikan uang pasien karena sudah dibayar BPJS itu patut dipertanyakan," tegas politisi PAN itu saat diskusi forum legislasi bertema 'Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?' di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/9) seperti dikutip dpr.go.id.

Saleh menegaskan, pendirian rumah sakit harus sesuai dengan UU Kesehatan. Yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Dokter kata politisi PAN itu sudah menjalankan tugasnya dan hanya karena ada masalah administrasi sehingga Debora meninggal.

"Itulah yang menjadi catatan Komisi IX DPR. Sebab, negara ini wajib melindungi setiap warga negara. Karena itu kasus Debora ini menjadi motivasi untuk kita agar tidak diam. Semua harus bergerak khususnya pers," pungkasnya. (mag)

Komentar