DPR Minta Lahan Pertanian Digusur untuk Infrastruktur Diberi Penggantian

Rabu, 11 Oktober 2017, 07:00:00 WIB - Peristiwa

Sebagai upaya mengembangkan wilayah terdepan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun sejumlah jalan dan jembatan di wilayah Natuna dengan nilai proyek sebesar Rp16,5 triliun yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur jalan. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota DPR Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta agar pemerintah dapat mengganti lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi infrastruktur. 'Lahan yang didalamnya ada pohon atau tanaman pangan memerlukan imbalan yang cukup. Bahkan bisa mencapai 10 kali lipat. Namun realisasi penggantian lahan pertanian akibat pembangunan ini kontrolnya sangat lemah. Sehingga sulit bagi semua pihak untuk dapat memantau perkembangan pergantian lahan akibat konversi,' kata Akmal seperti dikutip dpr.go.id, Selasa (10/10).

Dia mengatakan, untuk itu, penghitungan lahan kembali dalam bentuk audit lahan perlu dilakukan dengan mengacu pada hasil audit lahan pulau Jawa tahun 2010 dan luar Jawa tahun 2012. 'Telah banyak terjadi perubahan akibat pembangunan dan akibat cuaca ekstrim rentang 5 tahun terakhir sehingga memerlukan updating data lahan pertanian sehingga ada acuan agar pemerintah mampu merumuskan dan mengeksekusi kebutuhan lahan pertanian yang perlu diganti,' jelas pPolitisi PKS ini.

Akmal juga mengatakan, dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah keluarga petani. Tahun 2013 jumlah kepala keluarga petani 31 juta, kini hanya 26 juta. 'Ini perlu dikonfirmasi dengan jumlah lahan yang ada sehingga dapat menjelaskan apakah terjadi efisiensi industri pertanian atau memang penurunan profesi petani berbanding lurus dengan penurunan lahan,' kata legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini.

Anggota Badan Anggaran DPR ini meminta khusus kepada pihak Kementerian Pertanian agar mendata tiap kabupaten/kota pada kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto regional (PDRB). Bila sektor pertanian memberikan kontribusi yang menurun seiring dengan pengurangan lahan, maka ini merupakan sebuah peringatan keras kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan.

'Kita mengakui bersama, pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Jokowi telah memperlihatkan hasilnya meskipun terjadi defisit dimana-mana. Namun efek yang ditimbulkan harus segera disangga terutama pada area yang menggerus sektor pangan dan lingkungan. Pemerintah harus mewaspadai bahwa kestabilan energi dan pangan akan berpengaruh besar pada stabilisasi negara,' jelas Akmal.

Politisi PKS ini sangat mengapresiasi pada kepala-kepala daerah yang mempertahankan keseimbangan lahan pertaniannya. Beberapa Bupati dan Gubernur saat ini sudah memulai menerapkan undang-undang No.41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Peran pemda dan DPRD nya sangat mempengaruhi pertahanan lahan pertanian pangan agar tidak menyusut.

'Saya berharap, pemerintah melakukan audit lahan lanjutan untuk segera dapat memberi imbalan lahan-lahan pertanian pangan yang sudah tergerus akibat pembangunan,' pungkas Andi. (mag)

Komentar