Sikap PB NU Atas Putusan Kasus Ahok

Rabu, 10 Mei 2017, 06:44:40 WIB - Peristiwa

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqil (kedua kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah), Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kedua kiri), dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nadliyin Abdul Kholik (kiri) membuka Mukernas dan Holaqah Ekonomi Nasional HPN di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta, Jumat (5/5). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyatakan bahwa kemitraan usaha antara pengusaha kecil dengan pelaku usaha besar harus dikonkretkan sehingga pengusaha kecil dapat berkembang dan maju. ANTARA)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua pihak menghormati vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Katib Syuriyah PBNU Asrorun Niam, menghormati hukum adalah cermin masyarakat berbudaya.

Dalam perjalanan sidang Ahok, Asrorun mengatakan kesaksian dari NU diperhatikan oleh majelis hakim. Sebagai warga negara yang baik, menurutnya, seluruh masyarakat harus bisa menerima keputusan hakim.

Ia pun menilai institusi pengadilan sudah bersikap independen dan bebas dari intervensi. Independensi hakim dinilai penting dalam meraih kepercayaan publik.

"Institusi pengadilan sebagai pemegang kekuasaan yudikatif menunjukkan independensinya, bebas dari intervensi. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, di saat institusi-institusi lain krisis kepercayaan," ujar Asrorun, Selasa (9/5) malam.



Majelis Hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama karena penyebutan surat Al Maidah 51 saat kunjungan ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ia divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim.

Menurut Asrorun, sebenarnya vonis yang diberikan kepada Ahok cukup ringan. Ia membandingkan kasus penodaan agama oleh Arswendo Atmowiloto pada dekade 1990-an yang dipenjara empat tahun. Lalu ia juga membandingkan dengan Lia Eden yang dikurung selama hampir tiga tahun.

Jika memang tidak puas dengan putusan hakim dalam kasus Ahok, Asrorun menjelaskan ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh seperti banding. Menurutnya, seorang hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara.

"Hakim memiliki kemerdekaan di dalam memutuskan sebuah perkara. Kita harus menjaga independensi hakim dan menghormati putusannya. Kalau toh tidak puas, ada mekanisme hukum," pungkasnya. (dtc/mfb)

Komentar