JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah ditetapkanm KPK sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik, namun Rapat pleno DPP Golkar yang digelar  sore tadi, justru mengukuhkan tak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang umumnya dilakukan sebuah partai jika pimpinan umumnya bermasalah dengan kasus hukum.  

Rapat pleno DPP Golkar justru mengukuhkan keputusan rapimnas 2016 yang tak akan menggelar Munaslub. DPP Golkar hanya menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi untuk menjalankan fungsi-fungsi harian sambil tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.

Rapat pleno juga menyatakan konsisten tetap memberikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai calon presiden untuk Pemilu 2019.

"DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019," ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (18/7).

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham juga menegaskan partainya tidak akan berubah haluan. Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Apa pun yang terjadi, posisi politik Partai Golkar tidak akan berubah, tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-JK," kata Idrus, Senin (17/7).

Menurut Idrus pihaknya konsisten pada keputusan rapimnas tahun 2016, tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.


Dalam Rapat Pleno DPP Golkar dihasilkan tujuh putusan, yakni;


1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.

2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019.

3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.

4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto.

5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar.

6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal.

7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan. (dtc/rm)

BACA JUGA:
Tags