Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sulit mencari lahan tapak untuk rumah DP Rp 0. Karena itu mereka akan memprioritaskan hunian vertikal atau rumah susun.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta kan sulit, diprioritaskan untuk vertikal," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11).

Sandiaga mengungkapkan pembangunan rumah susun tersebut bukanlah kebijakan baru. Kebijakan tersebut sudah diputuskan semenjak masa sinkronisasi.

"Jadi teman-teman sudah tahu bahwa kebijakan itu bukan kebijakan yang baru, sudah diputusin waktu semasa kami lagi mempersiapkan, waktu sinkronisasi," jelas Sandi.

Sandiaga Uno mengungkapkan ada dua fase dalam implementasi program DP Rp 0. Fase pertama dari pemerintah dan fase kedua dari swasta.

"Nah ini bisa di-disclose karena ini memang sudah jadi. Ada dua fase. Fase satu yang pemerintah, fase dua yang swasta," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11).

Sandi mengatakan fase swasta sudah dapat dieksekusi. "Yang fase swasta sudah bisa dieksekusi. Jadi itu sekarang sudah berjalan dengan sendirinya dan mungkin dalam beberapa kesempatan nanti ada swasta yang akan mengajukan pola DP Rp 0," katanya.

Sandi mengungkapkan saat ini pihak swasta tengah menggodok implementasi program DP Rp 0. Namun ia menegaskan pihak swasta yakin bisa mengeksekusi program tersebut.

"Ini mereka lagi menggodok sekarang dan mereka yakin bisa mengeksekusi. Kami lihat saja programnya," katanya.

Saat ditanya apakah nanti program DP Rp 0 dikhususkan bagi pekerja yang memiliki upah minimal Rp 7.000.000, Sandi enggan menjelaskan. "Itu nanti kami lihat jumlahnya berapa," ujar Sandi.

Sandi juga mengungkapkan dimungkinkannya kerja sama implementasi DP Rp 0 antara swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD), di antaranya dengan Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, dan Jakpro. "Bisa juga," tuturnya.

Sebelumnya, Sandi mengklaim mendapat lampu hijau dari Bank Indonesia (BI) soal program rumah down payment (DP) Rp 0. Menurut Sandi, BI menyatakan program itu bisa dijalankan.

"Belum bisa kami berikan update, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tapi intinya, alhamdulillah BI tadi menyatakan bahwa program ini bisa dilakukan, karena ada pengecualian, dan diharapkan program ini tetap mengacu pada prudential banking," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Untuk diketahui, Pemprov DKI tengah menggodok revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2018. Salah satu program Anies-Sandi yang masuk KUA-PPAS 2018 adalah program rumah DP Rp 0, yang dianggarkan hingga Rp 800 miliar.(dtc/mfb)

BACA JUGA:
Tags