Jalan Panjang Tersangka Setya Novanto

Senin, 17 Juli 2017, 21:56:41 WIB - Peristiwa

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik (e-KTP) di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7). KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka baru pada kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu. (ANTARA)

KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus e-KTP yakni Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka. KPK mengklaim memiliki bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Setya Novanto jadi tersangka dan siap beradu bukti di proses pengadilan.

"KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (17/7).

Agus mengatakan KPK akan membawa bukti-bukti yang diperlukan dalam proses pengadilan itu untuk meyakinkan majelis hakim maupun masyarakat.

"Untuk meyakinkan majelis hakim maupun masyarakat banyak bahwa kita berjalan di jalan yang betul," ujarnya.



Sebelum jadi tersangka, nama Novanto sudah berkali-kali disebut dalam pusaran kasus ini, termasuk dalam persidangan. Begini dugaan peran Novanto itu.

Yang terbaru, Novanto muncul dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa KPK untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Novanto disebut turut serta terlibat bersama enam orang lainnya, termasuk dua terdakwa, melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Dalam surat tuntutan jaksa, Novanto disebut bersama-sama enam orang lainnya, termasuk dua terdakwa e-KTP.

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/6/2017).

Irman adalah mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen Kemendagri. Sementara itu, Diah Anggraini merupakan eks Sekjen Kemendagri, Andi Narogong merupakan pengusaha, Drajat Wisnu ketua lelang proyek, dan Isnu Edhi Ketua Konsorsium PNRI.

Jaksa berpendapat pertemuan tersebut sarat kepentingan. Andi dalam satu pertemuan mengemukakan pendapatnya untuk mengerjakan proyek e-KTP. Pertemuan salah satunya digelar di Gran Melia, Jakarta.

"Kerja sama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik," tutur jaksa.

Saat proyek ini bergulir pada 2011-2013, Novanto menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Pada persidangan 6 April 2017, Novanto membantah anggapan mengetahui dan terlibat dalam masalah yang ada dalam proyek e-KTP.

"Mengikuti laporan Komisi II DPR? Tahu tentang e-KTP?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar.

"Tidak pernah, tidak pernah tahu, tidak mengetahui," jawab Novanto.

"Ada hiruk-pikuk e-KTP karena ada pembagian uang dan sebagainya. Anda bagian dari orang yang kenal dari proyek ini? Sama sekali tidak pernah terima atau terkait uang proyek e-KTP?" tanya hakim Jhon lagi. "Tidak ada," jawab Novanto. (dtc/mfb)

Komentar