Ada Sanksi bagi Daerah Penyerapan Anggaran Rendah

Minggu, 13 Agustus 2017, 20:24:00 WIB - Peristiwa

Presiden Joko Widodo (kiri), didampingi Bupati Jember Faida (kedua kiri) menghadiri Jember Fashion Carnaval (JFC) ke-16, di Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8). Dalam sambutannya saat menghadiri JFC 2017 Presiden Joko Widodo menyampaikan, bahwa Jember Fashion Carnaval bukan hanya ikon Jember saja, melainkan sudah menjadi ikon Indonesia, untuk itu harus terus dikembangkan. (ANTARA)

Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah kabupaten/kota masih rendah hingga membuat Presiden Joko Widodo(Jokowi) geram. Dampaknya pertumbuhan ekonomi melambat hingga Jokowi menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang masih minim serapan belanja APBD-nya.

'Sampai hari ini saya lihat kemarin di rekening masih ada Rp 220 triliun yang berada di rekening-rekening, baik di BPD (Bank Pembangunan Daerah) maupun di bank-bank lain,' kata Jokowi usai kegiatan penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMPN 7 Jember, Minggu (13/8).

Menurut Jokowi, dengan tidak terserapnya APBD, maka akan mengganggu sistem perekonomian di suatu daerah. Sebab anggaran tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka realisasi pembangunan di daerah.

'Uang ini ditunggu rakyat, ditunggu realisasinya. Kalau uang itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu akan sangat membantu sekali pertumbuhan ekonomi,' kata Jokowi.



Oleh karena itu, Jokowi menegaskan perlu adanya sanksi bagi kepala daerah yang serapan APBD-nya masih di bawah rata–rata. Namun dia enggan menjelaskan sanksi seperti apa yang nantinya akan diberikan.

Salah satu daerah yang memiliki serapan anggaran terendah adalah Kabupaten Jember. Pada semester pertama APBD Jember 2017, anggaran yang terserap hanya Rp 939,417 miliar dari anggaran belanja Rp 3,603 triliun.

Ini berarti serapan anggaran hingga akhir Juni 2017, baru mencapai 26 persen. Bahkan ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya nol persen.

Dua OPD itu yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). APBD Jember 2017 menganggarkan Rp 21,04 miliar untuk Diskominfo dan Rp 4,746 miliar untuk DPM-PTSP.

Bupati Jember dr Faida berjanji akan mengevaluasi rendahnya serapan APBD tersebjut, khususnya di dua organisasi perangkat daerah yang memiliki serapan belanja nol persen. Namun dia tetap optimistis bahwa pada akhir tahun anggaran nanti, serapan bisa maksimal dan memenuhi target.

'Serapan tetap berjalan. Saya optimistis serapan kami akan memenuhi target pada akhirnya,' kata Faida, di sela-sela acara peresmian pendaratan Maskapai Wings Air di Bandara Notohadinegoro, Jember, Selasa (1/8). (dtc/mfb)

Komentar