Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini tersendat, pengadaan lahan belum berjalan lancar hingga mendapat sindiran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar proyek tersebut bisa dipercepat. Sindiran itu disampaikannya di hadapan sejumlah menteri yang hadir dalam rapat terbatas di Istana Negara hari ini.
Jokowi pun menyampaikan arahannya terkait mega proyek tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah bermaksud menurunkan porsi hak konsesi pada proyek tersebut dari semula 60% menjadi 10%.

"Hasil ratas, presiden minta didetailkan kembali karena ini business to business. Kan kemarin 60:40. 60 Indonesia. Ini dia minta, apa harus? Kenapa Indonesia enggak 10% untuk Indonesia, 90% China," kata Basuki menirukan arahan Jokowi, Selasa (25/7).

Penurunan hak konsesi ini, dengan pertimbangan untuk menurunkan risiko apa bila proyek ini terus tersendat sehingga mangalami kerugian. Penurunan porsi hak konsesi Indonesia di proyek kereta cepat tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Koordinator bidang Kamaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Untuk memperkecil risiko. Seminggu diminta Pak Luhut untuk menghitung kembali dengan Rini (Menteri BUMN)," sambung Basuki.

Adapun risiko yang dimaksud, lanjut Basuki, mungkin timbul dari lamanya masa pengembalian keuntungan. Berdasarkan kajian pemerintah, diprediksi proyek ini baru menghasilkan keuntungan setelah 15 tahun. Selama itu, pendapatan yang masuk hanya cukup untuk mengganti besarnya biaya investasi yang telah dikeluarkan.

Bila masih mempertahankan porsi hak konsesi seperti saat ini, yaitu 60% Indonesia dan 40% China, maka selama masa 15 tahun pemerintah tidak akan memperoleh pemasukan dari proyek tersebut. Padahal biaya investasi yang ditanggung Indonesia sangat besar.

Namun, bila porsi hak konsesi diubah menjadi lebih kecil, maka beban investasi yang perlu ditanggung hanya 10-20% dari total nilai proyek. Kalau pun masa pengembalian keuntungan baru terjadi pada tahun ke 15, pemerintah RI tidak dirugikan karena biaya investasi yang ditanggung tidak besar.

"Ya itu tadi apakah Indonesia harus menjadi lead form-nya. Yaitu 60:40%. Biar saja yang disana yang 90% atau 80%. Kita 10% atau 20% saja," sebutnya.

Presiden Jokowi hari ini kembali menyindir soal lamanya proyek kereta cepat di Indonesia. Jokowi mengatakan, negara lain saat ini sudah membicarakan alat transportasi yang lebih cepat dari kereta cepat, yaitu hyperloop.

"Kita baru saja berbicara masalah high speed train tapi negara lain sudah bicara hyperloop. Oleh sebab itu kita jangan kehilangan momentum dan terkait dengan high speed train," ungkap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/7).

Menteri BUMN, Rini Soemarno, sebagai penggagas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjelaskan saat ini pembebasan lahan sudah 55%, dan masih banyak pembebasan yang harus diselesaikan. "Jadi masih ada hal-hal yang pembebasan harus diselesaikan. Jadi Bapak Presiden menekankan bahwa BPN (Badan Pertahanan Nasional), Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) perlu membantu sehingga pembebasan lahan bisa selesai," tutur Rini di Istana Negara.

Rini mengatakan, dengan 55% lahan yang sudah bebas, maka pinjaman dari China Development Bank untuk proyek ini seharusnya sudah bisa cair. Karena syarat pinjaman cair adalah, lahan harus bebas 53%.

Penarikan utang ini, kata Rini, ditargetkan cair pada pekan pertama Agustus 2017. "Dan memang ada beberapa hal seperti final Penlok (penetapan lokasi) di DKI kita harapkan kita dapat akhir bulan ini, yaitu tanggal 31 Agustus. Jadi tadi dari Gubernur juga sudah ada Insya Allah semuanya lancar," ujar Rini.

Dalam kesempatan itu Rini menegaskan, proyek ini dikerjakan murni secara bisnis. Pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada sangkut pautnya dalam proyek tersebut.

"Betul-betul ini BUMN dan BUMN pun membuat konsorsium dan konsorsium membuat joint venture 60:40. Berarti ini kan sebetulnya PMA (Penanaman Modal Asing). Jadi ini yang perlu diingat selalu, jadi enggak ada lari ke pemerintah. Memang biasa kan kalau ada worse scenario situation bagaimana, jadi makanya di sini kita melihat dari pihak investor China pun kalau memang dari pihak kita, kita ingin menurunkan saham juga diperbolehkan. Nah apa mereka mau ambil, nah itu kita juga bicara dengan Kementerian Perhubungan tadi bila itu terjadi apa bisa disetujui tidak kementerian perhubungan, dan itu tidak ada masalah," papar Rini. (dtc/mfb)

BACA JUGA:
Tags