Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut masih ada 7,4 juta keping blangko e-KTP yang tersedia. Blangko ini disebut masih cukup hingga tahun 2018.

"Lelang kita yang pertama di bulan Maret selesai 7 juta, saat ini blangko beredar di daerah 2 juta. Kemudian sekarang sudah tersedia lagi 7,4 juta sehingga sampai 2018 diperkirakan cukup," ujar Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Zudan mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan uang untuk layanan administrasi. Pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya.

"Semua layanan Dukcapil gratis. Tetapi harus dibedakan ada kemarin pengaduan yang itu dianggap pungli padahal sebenarnya ada denda keterlambatan. Di UU Adminduk masih ada denda keterlambatan yang sedang kita proses untuk perubahan," ujar Zudan.

"Kemudian saya selalu tekankan kepada petugas di Dukcapil agar bersikap jujur memberikan informasi kepada masyarakat. Jelaskan misalnya masyarakat dapat suket bukan karena blangko habis tapi karena penunggalan sedang berjalan karena KTP belum jadi," sambungnya.

Selain itu masyarakat juga dapat memantau data perkembangan e-KTP melalui call center yang disediakan di setiap daerah. Bila terdapat gangguan, masyarakat bisa menghubungi Dukcapil pusat lewat call center atau media sosial.

"Sebenarnya tiap daerah kita minta pasang call center, setiap Dukcapil ada selalu nomor handphone yang bisa dihubungi. Karena di daerah lama sendiri menjawab ketika ditanya maka kita bikin sendiri di pusat di 1500537, bisa juga lewat WA atau twitter Kemendagri,"ujar Zudan.

Zudan juga mengatakan ada beberapa daerah yang menyimpan blangko e-KTP. Hal ini dibuktikan dari hasil inspeksi mendadaknya ke Kota Cirebon, Jawa Barat, dan Kabupaten Gianyar, Bali.

"Kemarin saya sidak di Kota Cirebon, menyamar sebagai pemohon. Resepsionisnya mengatakan, ´Pak, Bapak di sini rekam paling banter dapat surat keterangan.´ ´Lo, kenapa begitu?´ ´Iya, soalnya blangkonya sudah sejak setahun belum dikirim.´ Lo, bayangkan, apa nggak langsung berdiri rambut saya," ujar Zudan.

Zudan kembali menanyakan apakah blangko di daerah kosong. Pihak resepsionis menjelaskan blangko kosong terkait dengan adanya kasus korupsi e-KTP.

Dia mengatakan proses pengadaan blanko e-KTP terus berjalan hingga saat ini. Dan blangko Kota Cirebon masih tersedia 23 ribu.

"Terus saya tanya, ´O, ya, blangkonya kosong?´ ´Iya, Pak, blangkonya kosong karena ada kasus korupsi.´ Lo, nggak ada ceritanya korupsinya udah 2011, dan lelang jalan terus. Kota Cirebon 23 ribu blanko masih ada, dibilang habis," ujar Zudan.

Hal serupa didapati di Kabupaten Gianyar. Petugas di sana yang mengatakan blangko e-KTP habis. Zudan mendatangi resepsionis dan petugas verifikasi. Dia pun mendapatkan jawaban yang sama.

"Kemudian saya datang lagi ke Kabupaten Gianyar. Saya datang ke resepsionis, diberi tahu (blangko) habis. Saya datang ke petugas verifikasi habis. Ya sudah, saya nyamar, mereka kan nggak ada yang tahu kalau saya nyamar," kata Zudan.

Penyamaran Zudan diketahui oleh Kepala Disdukcapil Gianyar. Kepada Zudan, dia mengatakan masih ada blanko sisa.

"Nah, di situlah saya perhatikan semua dibilang habis. Baru ada yang kenal, kadisnya datang ke saya. Saya tanya blangkonya masih ada berapa? Dibilang masih ada 1.500," sambungnya.

Zudan mengatakan beberapa daerah yang menyimpan blangko beralasan takut jika blangko pusat habis. Ia meyakinkan blangko e-KTP cukup hingga 2018.

"Saya nggak tahu kenapa pada hobi nyimpan blangko. Saya tanya kenapa disimpan, ´Saya takut di pusat blangkonya habis.´ Saya bilang, ´Oke nggak usah khawatir, blangko tersedia cukup hingga 2018.´ Kecuali cetak untuk perubahan wilayah. Kalau untuk itu, dipastikan nggak akan cukup," ujar Zudan. (dtc/mfb)

BACA JUGA:
Tags