Waketum Gerindra Fadli Zon mengkritik Presiden Jokowi yang belum bersikap soal rangkap jabatan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar dan Menperin. Fadli menyebut Jokowi seharusnya komitmen dengan perkataannya.

"(Rangkap Jabatan Airlangga) Itu terserah presiden, dia sendiri yang menetapkan waktu itu bahwa tidak boleh rangkap jabatan, ya kan? Kan bukan masyarakat (yang menetapkan)," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Menurut Fadli, Jokowi dari dulu ingin menterinya bekerja dengan fokus penuh. Ucapan yang pernah dilontarkan Jokowi terkait rangkap jabatan menteri, menurut Fadli tidak boleh diingkari.

"Artinya, kalau rangkap jabatan, nanti ada moral hazard, konflik kepentingan lagi. Kedatangannya sebagai menteri atau ketua umum partai politik atau sebagai politisi dari partai tertentu?" tutur Fadli.

Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal rangkap jabatan. Namun, andai Jokowi tidak komit dengan perkataannya, Fadli mengucap hal ini.

"Ya artinya (Jokowi) menelan ludah sendiri," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat berbicara soal rangkap jabatan Airlangga. Jokowi akan mengambil sikap seusai Munaslub Golkar.

"Ini nanti nunggu Munaslub. Baru saya akan bisa jawab," ucap Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Sikap PDIP mendukung agar menteri tak melakukan rangkap jabatan. Contohnya tidak aktifnya Menko PMK Puan Maharani dalam kepengurusan partai.

"Ketika pak presiden memberi kebijakan agar menjadi menteri berkonsentrasi total pada jabatannya, PDIP memberi dukungan sepenuhnya dan terbukti mbak Puan Maharani sebagai Menko PMK, beliau tidak aktif (dalam kepengurusan partai)," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Puan sebenarnya menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP, namun tidak aktif karena menjadi menteri. Hasto sendiri tak secara tegas menyatakan apakah Airlangga harus mundur dari posisinya sebagai Menteri Perindustrian dalam kabinet Kerja.

"Menjadi menteri, menjadi pembantu presiden punya tugas yang tidak ringan. Tantangan di bidang perekonomian tidak mudah," ujarnya. (dtc/mfb)