JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkap sejumlah perusahaan yang tidak diketahui siapa pemiliknya menunggak pajak ke negara hingga Rp23 trilliun. Disebutkan Laode data yang dimilikinya sebanyak 24 persen perusahaan tambang tak diketahui pemiliknya.

Perusahaan-perusahaan anonim ini tidak pernah membayar pajak dan diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp23 triliun.

"24 persen pertambangan tidak punya tax file number. Mereka menunggak pajak sekitar Rp 23 triliun, dan kita tidak tahu sama sekali siapa yang punya perusahaan-perusahaan ini," papar Laode, dalam acara konferensi ´Beneficial Ownership Transparency´. Acara tersebut dihadiri juga oleh Presiden dan CEO Natural Resources Governance Institute (NRGI) Daniel Kaufmann, Menteri ESDM Ignasisus Jonan, staf ahli Menteri Keuangan Suryo Utomo, dan staf ahli Kepresidenan Deputi 2 Yanuar Nugroho.

Setelah adanya kebocornya  dokumen Panama Paper yang memuat nama pejabat dan pengusaha Indonesia pada 2016, Indonesia bersama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) mencanangkan target keterbukaan identitas kepemilikian atau beneficial ownership (BO) di industri pertambangan. Target ini merupakan sebuah langkah kompleks yang tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

"Saya rasa tidak perlu roadmap-roadmap BO lagi ya, karena sebenarnya kita telah usahakan. Tinggal praktiknya saja bagimana dijalankan. Kalau bikin roadmap lagi lama lagi," ujar Menteri ESDM Ignasisus Jonan dalam kesempatan yang sama.

Menanggapi pemaparan Laode dan Jonan, Staf Ahli Kepresidenan Deputi 2 Yanuar Nugroho menyatakan bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Harus ada kerjasama yang baik dengan instansi-instansi lain yang dapat melakukan pengawasan.

"Harus ada bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti KPK ini," ujar Yanuar.

Sementara Presiden dan CEO Natural Resources Governance Institute (NRGI) Daniel Kaufmann menyimpulkan bahwa tiap negara yang menghadapi persoalan ini harus dapat membangun kerja sama yang baik dengan seluruh elemen bangsanya. Kesimpulan Kaufmann itu juga berdasarkan pemaparan Wakil Menteri Administrasi Publik Meksiko Eber Torres dan Deputi Menteri Kehakiman Ukraina Olena Sukmanova yang hadir dalam kesempatan yang sama.

"Harus ada aksi kolektif. Tidak ada satu pun instansi yang bisa melakukan hal ini sendiri. Sehingga apa pun yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah, industri, dan sipil bekerja bersama-sama," papar Kaufmann. (dtc/rm)

BACA JUGA:
Tags