Anggota DPR Tolak Rencana Pengelolaa Bandara dan Pelabuhan oleh Asing
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wacana pemerintah untuk menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing ditolak keras oleh anggota dewan. Mereka menilai keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan akan berpotensi melemahkan dan menghilangkan kontrol karantina.
"Jika pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan diserahkan kepada asing, maka dikhawatirkan kontrol karantina menajdi lemah. Hal itu tentu akan menimbulkan kerawanan. Salah satunya, masuknya produk-produk pertanian ilegal dari luar yang membawa organisme hama/penyakit akan lebih semakin mudah masuk ke Indonesia," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (16/11).
Menurut Hermanto, organisme hama/penyakit yang terbawa masuk melalui produk-produk pertanian ilegal dari luar, akan masuk ke sistem tanah dan tumbuhan/hewan.
"Organisme tersebut kemudian menginfeksi tumbuhan dan hewan ternak kita. Akibat infeksi tersebut, produktivitas pertanian kita akan rendah. Hal ini tentu akan sangat mengganggu kedaulatan pangan kita," ujarnya, ujarnya seperti dikutip dpr.go.id.
Ditambahkan politisi Fraksi PKS ini, karantina saat ini merupakan benteng pertahanan negara yang berperan sangat penting dalam mencegah masuknya produk-produk pertanian illegal, pembawa hama dan penyakit.
"Karena itu jangan serahkan pengelolaan benteng pertahanan negara kepada asing," tegasnya. (rm)
- Menhub Minta Railink dan Transjakarta Bersinergi dalam Pengoperasian KA Bandara
- Beroperasi, KA Bandara Berlakukan Tarif Promo
- DPR Sebut Rencana Kemenhub "Jual" Bandara ke Asing Langgar Hukum
- Bandara Silangit, Tapanuli Hari Ini Resmi Dibuka untuk Penerbangan Internasional
- Bandara Silangit, Sumut Akan Layani Rute Internasional
- Menhub Targetkan Bandara Kulon Progo Dioperasikan 2019