JAKARTA, GRESNEWS.COM - Desakan untuk menggelar musyawarah nasional luarbiasa (Munaslub) dari internal Golkar terus menggema. Kendati dalam rapat pleno Golkar  sebelumnya partai berlambang beringin itu memutuskan tak mencopot ketua umumnya Setya Novanto karena menjadi tersangka korupsi di KPK. Golkar hanya menonaktifkan sementara Jabatan Setya.

Desakan untuk menggelar Munaslub antara lain diungkapkan Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo. Menurutnya desakan pengurus DPD tingkat I Golkar untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) guna mencopot Setya Novanto dari kursi ketua umum tak dapat dicegah. Untuk itu Bambang mendesak pengurus DPP segera menggelar Rapimnas untuk menampung aspirasi DPD I.

"Segera meminta Rapimnas PG kepada DPP, dalam rangka membicarakan hal penting untuk diambil keputusan. Terutama menentukan waktu Munas, bila sudah tercapai 2/3 DPD Provinsi yang menghendaki," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (24/11/2017).

Sebab menurutnya yang memiliki kekuasaan menentukan Munas di Rapimnas adalah suara DPD Provinsi, hal itu berdasarkan AD/ART partai. "Jadi nggak bisa dilawan oleh siapapun," tegas dia.

Bambang menyarankan Munas untuk mencopot Novanto sebaiknya digelar secepatnya. Sebab menurut dia agenda Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019 semakin dekat sehingga Golkar butuh pemimpin baru untuk mengkonsolidasikan.

"Munas harus diadakan paling lambat akhir tahun karena awal 2018 DPP baru sudah harus bekerja menghadapi proses Pemilu dan Pilkada serentak," ujar Bambang.

Setelah Setya Novanto ditahan KPK. Desakan meminta musyawarah nasional (Munas) terus menguat. Kabar terbaru, sudah ada 26 DPD I Golkar yang berkumpul membahas munaslub.

"Secara formal, belum ada (DPD I yang mengusulkan Munaslub), tapi ada isu, ada 26 DPD I yang sudah berkumpul. Ada juga yang secara keras meminta Munaslub, ada yang biasa-biasa saja, tapi saya yakin semua ingin cepat selesai," tutur Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. (dtc/rm)

BACA JUGA: